Sejumlah siswa SD berjalan beriringan menuju sekolahnya yang berjarak sekitar 10-15 kilometer di Desa Looluna, Belu, NTT, Kamis (4/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Kupang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur menemukan sedikitnya 185.455 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ternyata tidak miliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Saat pleno penetapan DPT oleh KPUD, kami temukan ratusan ribu pemilih yang tak miliki NIK," kata Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu kepada wartawan, Selasa, 5 November 2013.
Menurut dia, pihaknya telah meminta KPUD NTT untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah administrasi tersebut. "Kami juga menemukan ada nama pemilih tercatat lebih dari sekali dan ada warga yang telah meninggal namun masuk dalam DPT," katanya.
Dia mengatakan, Bawaslu mencatat sedikitnya 373.952 dari total pemilih 3.114.672 yang terdaftar dalam DPT di NTT masih bermasalah. Karena itu, Bawaslu meminta KPUD NTT untuk kembali menyempurnakan DPT itu. "Kami sudah minta KPUD untuk selesaikan masalah DPT," katanya.
Sementara itu, Ketua KPUD NTT Jhon Depa, yang dihubungi via telepon, mengaku sedang berada di Jakarta terkait dengan penetapan DPT secara nasional. "Saya masih di Jakarta," katanya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
