Anak Bos Bus AKAP Dewi Sri Keok di Pilkada Tegal  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 28 Oktober 2013 03:28 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Tegal - Hasil perhitungan cepat (quick count) Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menunjukkan calon Wali Kota Tegal yang merupakan anak kandung bos perusahaan otobus Dewi Sri, Ikmal Jaya, terseok di posisi kedua.

Dari hasil hitung cepat KPU Kota Tegal, Ikmal yang berpasangan dengan Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno hanya meraih 30.471 suara (39,37 persen). Pasangan nomor urut satu itu dikalahkan pasangan calon nomor urut tiga, Siti Mashita-Nursholeh, yang meraih 35.006 suara (45,23 persen).

Ketua KPU Kota Tegal, Saefudin Zuhri, mengatakan perhitungan cepat dihentikan setelah 70 persen surat suara masuk dari total 196.339 daftar pemilih tetap. "Tapi ini bukan berarti kemenangan mutlak. KPU menetapkan kemenangan pasangan calon dari hasil penghitungan manual," kata Saefudin dalam penutupan perhitungan cepat di kantornya, Ahad petang, 27 Oktober 2013.

Anggota KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko menjelaskan, hitung cepat dihentikan untuk menghindari konflik. Sebab, keputusan pemenang ditentukan dari hasil penghitungan manual yang baru dimulai Senin, 28 Oktober 2013. "Kebijakan KPU Pusat juga menyatakan hasil perhitungan cepat harus di bawah 100 persen," kata Agus.

Dari hasil perhitungan cepat itu, kandidat nomor dua, Muhammad Jumadi-Muhammad Wahyudi, meraih 7.016 suara (9,07 persen). Pasangan calon nomor urut empat, Hendria Priatmana-Endang Sutarsih, meraih 4.901 suara (6,33 persen). "Ingat, keempat pasangan pernah mengucapkan ikrar siap menang dan siap kalah. Jaga kondusifitas Kota Tegal," kata Saefudin berpesan.

DINDA LEO LISTY

Topik terhangat
Misteri Bunda Putri | Gatot Tersangka | Suap Akil Mochtar | Dinasti Banten

Berita lainnya
Jokowi: Blusukan di Jakarta Bikin Nangis

Demokrat Ditelanjangi, Ical: Bukan TV One

Pelaku Memanggil Adiguna Sutowo dan Istrinya

Mau Untung Besar dari Sengon, Ini Rumus Jokowi

El Clasico, Neymar Gemilang, Bale Tenggelam

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya