Akil Mochtar berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (6/10). Setelah di tetapkan menjadi tersangka, Akil Mochtar menjali pemeriksaan BNN karena ditemukannya ganja dan ekstasi di ruang kerja MK. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Bandung - Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengungkapkan, lembaganya sudah melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan Akil Mochtar pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun lalu. Namun, dia enggan menyebutkan berapa nilai transaksi itu dan rekening siapa saja yang terhubung dengan rekening Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif itu.
"Saya kurang ingat bulannya, tapi tahun 2012. PPATK sudah melaporkan beberapa transaksi terkait yang bersangkutan,” kata dia di Bandung, Selasa, 8 Oktober 2013.
Pekan lalu Akil dicokok penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat sedang menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Akil ditangkap di rumahnya di Kompleks Menteri Widya Chandra bersama seorang politikus Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau. Penyidik juga mengamankan uang senilai Rp 3 miliar dalam pecahan dolar Amerika dan Singapura.
KPK pun menetapkan Akil sebagai tersangka dalam kasus ini bersama dengan Chairun Nisa, Cornelis, dan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih. Selain dalam pilkada Gunung Mas, KPK juga menetapkan Akil sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak. Dalam kasus ini, KPK juga menahan Tubagus Chaeri Wardhana yang merupakan suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Selain itu, Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah juga dicekal keluar negeri.
Agus menolak memperinci laporan yang dimaksudnya itu, termasuk nilai transaksinya. Dia juga menolak mengkonfirmasi soal kebenaran dugaan pencucian uang pada transaksi Akil Mochtar yang disebut-sebut ditujukan pada perusahaan keluarganya di Pontianak. “Pokoknya transaksi sekitar AM ini. Nanti kita tunggu perkembangan KPK dulu ya,” kata dia.
Sementara soal transaksi mencurigakan dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardhana, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Agus mengelak menjawab. Agus mengatakan, lembaganya siap dimintai bantuan oleh KPK jika lembaga itu menginginkan pendalaman lebih lanjut soal transaksi keuangan pejabat-pejabat di Banten yang diduga terlibat kasus itu. “Kalau KPK ingin melakukan pendalaman, kami akan prioritaskan untuk didalami,” katanya.
