Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar berjalan keluar mobil tahanan menuju Rutan setelah diperiksa 1X24 jam di gedung KPK, Jakarta, (3/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku prihatin dengan kasus baru yang ditangani anak buahnya. Selasa, 1 Oktober lalu, KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dengan dugaan suap putusan sidang pemilihan umum kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
"Kasus ini seolah-olah bumi ini akan runtuh," kata Abraham kepada wartawan saat ditemui usai mengikuti upacara HUT TNI ke-68 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2013.
Abraham punya alasan tersendiri kenapa dia memberi kiasan yang begitu kelam. Menurut dia, seorang Ketua MK saja masuk ke dalam lubang hitam gratifikasi. Lebih parahnya, suap yang diduga diterima Akil berpotensi mengaburkan penegakan hukum di Indonesia. "Kejadian ini adalah preseden buruk penegakan hukum."
Abraham bersikeras KPK harus turun tangan menyidik kasus ini. Dia menambahkan, KPK punya kewajiban untuk memperbaiki Indonesia yang disebutnya sudah rusak. Menurut dia, untuk menyelamatkan negeri ini, sistem hukum di Indonesia harus dibenahi. "Caranya, aparat penegak hukumnya harus dibersihkan," kata dia.
Selain dua orang tersebut, ada Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih, dan dua pengusaha. Tiga orang belakangan ditangkap di sebuah hotel. Suap untuk Akil ini diduga berkaitan dengan sengketa pilkada Gunung Mas. Kini Akil cs sudah berstatus tersangka.
