Walikota Rusdy Mastura dan Wakil Walikota Palu Mulahanan Tombolotutu dilantik Gubernur Sulawesi Tengah HB. Paliudju (kiri). ANTARA/Basri Marzuki
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Palu akan mengeluarkan surat permohonan maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Langkah itu diambil guna menyelesaikan proses rekonsiliasi bagi para keluarga korban. "Bangsa ini perlu belajar mengakui kesalahan di masa lalu," ujar Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, ketika menghadiri peluncuran buku Sulawesi Bersaksi di Goethe Institut, Jakarta, pada Kamis malam, 3 Oktober 2013.
Rusdy menyatakan, permohonan maaf itu akan dikeluarkan secara resmi pada 28 Oktober 2013 lewat peraturan wali kota. Dasar hukum itu diperlukan untuk memulihkan hak-hak keluarga korban berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. "Kami tidak perlu menunggu sikap pemerintah pusat. Sebagai Wali Kota, saya kira tidak ada salahnya jika aturan itu dikeluarkan," ujarnya.
Rusdy mengakui keputusan ini tidak cukup populer di mata sebagian masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat sipil dan partai politik bahkan sempat mempersoalkan sikapnya tersebut. Namun, reaksi itu perlahan bisa diselesaikan melalui dialog yang punya visi masa depan. "Kita hanya akan jalan di tempat jika masih bergesekan dengan peristiwa di masa lalu," ujarnya.
Ketua Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, Nurlaela Lamasitudju, menilai keputusan politik itu merupakan langkah maju. Dari hasil pantauannya di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong, setidaknya terdapat 1.210 korban yang hingga ini masih saja dihantui oleh pengalaman traumatis. Mereka adalah keluarga korban yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Sejak 1965, harta benda mereka dirampas dan hak-hak sosial-politik mereka dicabut. "Tidak ada yang diharapkan para keluarga korban selain pengakuan dan permintaan maaf," ujarnya.
