Sindiran Bima Arya tentang Pemimpin Muda

Reporter

Selasa, 24 September 2013 14:57 WIB

Bima Arya. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Malam itu Bima Arya Sugiarto harus meladeni ajakan foto bersama. Senin malam, 23 September, hadir dalam acara sebuah peluncuran buku di Kunstring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat (dulu Buddha Bar), Wali Kota terpilih Bogor ini menjadi pusat perhatian.

"Tetapi ini malam hebat yang saya hadiri. Di sini ada banyak guru, ada Pak JK, Bang Karni Ilyas, Pak Enggartiasto Lukito, Pak Jenderal Nanan Soekarna, Mbak Jajang C. Noer, dan sederet tokoh penting yang inspiratif. Ini malam peluncuran buku tokoh, dan penulisnya pun sangat inspiratif," ujar Bima jujur.

Bima malam itu didaulat untuk bicara di atas panggung menuturkan soal inspirasi dan gaya pemimpin tokoh muda. "Boleh, dong, saya bersyukur sebagai orang muda," katanya, yang langsung diberi aplaus oleh undangan.

Kemudian Bima menyindir soal satu artikel yang dibacanya di sebuah surat kabar nasional edisi hari ini, Senin, 23 September 2013. Tulisan itu mengatakan sekarang eranya tokoh muda memimpin. Muda mengabdi, tuanya korupsi. "Tulisan ini lalu menyebut nama saya, Jokowi, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo. Menurut saya, enggak ada yang salah dengan pemimpin tokoh muda seperti kami. Tetapi saya keberatan dengan sindiran: muda mengabdi, tua korupsi," ujar Bima panjang-lebar.

Tanpa bermaksud memuji diri sendiri, Bima mengatakan, "Saya mencoba menjalankan amanah, tugas, dan ibadah. Syukur, dong, jadi pemimpin muda banyak energi dan penggemar, he-he-he," kata dia, kembali mendapat tepuk tangan hadirin.

"Saya akan belajar dengan tokoh hebat yang hadir malam ini. Mereka sangat mengabdi, memiliki integritas, dan berdedikasi tinggi. Semoga saya bisa seperti Pak JK," ujar Bima sambil menunjuk ke kursi Jusuf Kalla yang tersenyum kepada Bima.

HADRIANI P


Topik Terhangat
Guyuran Harta Labora
Mobil Murah
Tabrakan Maut
Penembakan Polisi
Info Haji

Berita Terpopuler
Nazaruddin Serahkan Bukti Korupsi E-KTP ke KPK
Dana Konvensi Demokrat Rp 40 Miliar
Nonton F1 Singapura, Saksi Fathanah Mangkir Sidang
Inilah Isi Piagam Perdamaian Syiah Sampang
Ini Alasan Gita Wirjawan Jadi Model Iklan Kemendag

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya