Putaran Kedua Pilgub Maluku Utara 31 Oktober 2013

Reporter

Rabu, 18 September 2013 21:00 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Ternate - Komisi Pemilihan Umum menetapkan putaran kedua pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 31 Oktober 2013. Langkah ini diambil setelah ada kepastian anggaran dari pemerintah provinsi.

Sahrani Sumadayo, anggota KPU Maluku Utara, mengatakan, dari hasil kajian KPU, penetapan waktu pelaksanaan putaran kedua pemilihan Gubernur Maluku Utara idealnya dilaksanakan 60 hari setelah ada kepastian anggaran.


"Sebelum ditetapkan, kami terlebih dulu harus menghitung lamanya waktu untuk cetak surat suara, distribusi, dan sortir surat suara. Karena itu, berdasarkan hal itu dan hasil konsultasi dengan DPRD, polda, dan KPU kabupaten/kota, kami kemudian menetapkan 31 Oktober waktu pencoblosannya," kata Sahrani yang dihubungi Tempo pada Rabu, 18 September 2013.

Sahrani mengatakan, dengan penetapan waktu pelaksanaan putaran kedua pemilihan Gubernur Maluku Utara, maka persoalan anggaran telah selesai. KPU saat ini sedang mensosialisasikan dan menyampaikan waktu pelaksanaan ke instansi terkait, seperti polda dan KPU pusat. "Kami berharap putaran kedua berjalan aman, tertib, dan lancar," ujar Sahrani.

Adapun Asis Marsaoly, pemimpin Bawaslu Maluku Utara, mengatakan penetapan kepastian putaran kedua merupakan langkah baik untuk menyelesaikan proses pemilihan. KPU diharapkan bisa melaksanakan proses itu secara independen dan bebas dari kepentingan politik.

Pemilihan putaran kedua diikuti pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Natser Thaib, yang usung koalisi PKS, PKPI, PKB; serta duet Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa, yang dijagokan oleh koalisi Partai Golkar, PPP, Hanura, dan PKPB.

BUDHY NURGIANTO



Terhangat:
Miranda Goeltom | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Info Haji

Berita Terpopuler:
Hercules Minta Penyiksa Pedagang Kopi Ditembak
Banyak Wajah Asing Menjenguk, Dul Bertanya ke Maia
Jokowi Stop Mal, DPRD: Orang Kaya Jangan Dilupakan
Vanny Eks Pacar Freddy Budiman Ditangkap Polisi
Begini Rekaman CCTV Pembunuhan Sisca Yofie

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya