Kampanye Pilkada Ciamis Dimulai Besok  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 4 September 2013 15:21 WIB

ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Ciamis - Kampanye calon kepala daerah Ciamis, Jawa Barat, dimulai Kamis, 5 September 2013. Kampanye akan berlangsung hingga dua minggu ke depan atau hingga tanggal 18 September 2013.

"Hari pertama kampanye diisi dengan penyampaian visi-misi di gedung DPRD Ciamis. Kemudian deklarasi damai," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, Kikim Tarkim, di kantornya, Rabu, 4 September 2013.

Menurut dia, kampanye diisi dengan rapat umum terbuka atau kampanye terbuka, dan rapat tertutup atau kampanye. Rapat umum terbuka mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB. "Pada penutupan kampanye akan digelar debat kandidat," kata Kikim.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT), lanjut dia, ada 1.233.822 orang yang tersebar di 36 kecamatan. Jumlah ini terdiri dari 611.023 pemilih laki-laki dan 622.799 pemilih perempuan.

Sementara tempat pemungutan suara se-Ciamis ada 3.000 TPS. Jumlah TPS paling banyak berada di Kecamatan Banjarsari. "Jumlah DPT di Banjarsari terbanyak di Kabupaten Ciamis, sebanyak 84.470 pemilih," ucap dia.

Pilkada Ciamis diikuti empat pasangan calon. Tiga pasangan berasal dari partai politik dan satu pasangan dari jalur perseorangan. Pasangan nomor urut satu, Iing Syam Arifin-Jeje Wiradinata, diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP. Adapun pasangan nomor urut dua, Bagus Arief Wiwaha-Akasah, diusung Partai Demokrat.

Pasangan nomor tiga, Budi Kurnia-Mita Permatasari, diusung PAN, PBB, PKB, PKS, Hanura, dan Gerindra. Sedangkan pasangan nomor empat, Heddy Suhendra-Yedi, dari jalur perseorangan.

Koalisi partai pengusung pasangan Iing-Jeje mempunyai 24 kursi di parlemen, pengusung Bagus-Akasah mempunyai sembilan kursi, dan pengusung Budi-Mita mempunyai 19 kursi parlemen.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya