Tersangka Proyek Internet Murah Mungkin Bertambah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 22 Juli 2013 06:51 WIB

Menkominfo, Tiffatul Sembiring didampingi Kepala Staf Koarmatim, Laksma TNI Darwanto, meninjau mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) di dalam KRI Makassar yang akan dibawa ke Sulut dan Gorontalo di Mako Armatim, Ujung Surabaya, (24/7). ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO , Jakarta: Kejaksaan Agung meminta publik untuk bersabar menunggu hasil penyidikan soal dugaan korupsi kasus pengadaan Mobil Pelayanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan Pusat Pelayanan Internet Kecamatan (PLIK). Penyidik kejaksaan bakal terus mengusut dugaan penyelewengan dalam kasus ini.

“Pengembangan kasus ini masih tergantung proses penyidikan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi kepada Tempo, Ahad, 21 Juli 2013. Dia bungkam saat ditanya siapa saja calon tersangka berikutnya yang dibidik oleh korps Adhiyaksa.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur PT Multi Data Rancana Prima, DNA serta Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berinisial S sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan MPLIK.

Menurut Kejaksaan Agung, berdasarkan surat perintah (SP) penyidikan nomor 83 dan 84/F.2/Fd.1/07/2013 tgl 12 Juli 2013 menyatakan adanya proyek senilai Rp 81.420.935.440 untuk paket VI (provinsi Sumatera Selatan) dan Rp 64.176.500.274 untuk paket VII (provinsi Banten dan Jawa Barat). Spesifikasi teknis serta operasional penyelenggaraan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Untung memastikan kasus ini bakal terus bergulir. “Tentu tidak berhenti pada satu-dua tersangka saja,” ujar dia. Namun dia tutup mulut saat ditanya soal perkembangan penyidikan kasus ini. “Kalau sudah waktunya, nanti pasti kami kabarkan lebih jauh perkembangan kasus ini.”

SUBKHAN
Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK



Terpopuler:
Pedagang Tenabang: Ahok Jangan Terlalu Kejamlah!

FPI Merasa Dikesankan Jadi Musuh Warga

'Perang Badar' KPK di Kasus Hambalang

DPR: Polisi Jangan Jadi Beking FPI






Berita terkait

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

4 Juli 2020

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

26 Oktober 2017

Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

30 Mei 2017

Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan  

30 Maret 2017

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan  

Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan

21 Maret 2017

Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan

Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.

Baca Selengkapnya

Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK

19 Maret 2017

Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK

Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.

Baca Selengkapnya

Direktur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla  

13 Maret 2017

Direktur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla  

Pengusaha Ali Fahmi menawari terdakwa "bermain" proyek di Bakamla. Imbalan memenangkan proyek itu sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Baca Selengkapnya

Dana Sosialisasi Asian Games Dikorupsi, Ini Kata Puan Maharani

7 Maret 2017

Dana Sosialisasi Asian Games Dikorupsi, Ini Kata Puan Maharani

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang termasuk dalam panitia Asian Games 2018 sudah mendengar soal korupsi dana sosialisasi AG.

Baca Selengkapnya

Jaksa Sidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 42 M di Sulteng  

17 Februari 2017

Jaksa Sidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 42 M di Sulteng  

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meningkatkan status dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 42 miliar di Kabupaten Sigi, ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sindir Emirsyah Satar di Pertemuan Direksi BUMN

25 Januari 2017

Jokowi Sindir Emirsyah Satar di Pertemuan Direksi BUMN

Jokowi meminta namanya tidak dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi terutama untuk mendapatkan proyek.

Baca Selengkapnya