Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era Gus Dus, Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/ Saiful Bahri
TEMPO.CO, Surabaya-Dua kelompok massa ngelurug kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur di Jalan Raya Tenggilis, Surabaya, Jumat 12 Juli 2013. Massa pertama berasal dari ratusan anggota Pemuda Pancasila yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB.
Koordinator aksi Pemuda Pancasila, Amrullah mengatakan aksinya kali ini untuk meminta KPU Jawa Timur agar tidak meloloskan bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal. "Calon gubernur dan wakil gubernur yang syarat minimalnya setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat agar tidak diloloskan," kata Amrullah.
Menurutnya, jika KPU tetap meloloskan maka akan ada ketidakpastian hukum dan menyebabkan konflik horizontal.
Amrullah juga meminta agar KPU tidak mengulur-ulur penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Sehingga mereka bisa segera mensosialisasikan program-program secara jelas kepada masyarakat.
Pemuda Pancasila menghimbau kepada para politisi yang punya pengaruh ke masyarakat untuk tidak menggunakan kepentingan. Yaitu kepentingan politik yang pendek sehingga menyesatkan masyarakat.
Massa berikutnya dari Komunitas Pendukung Khofifah dan Barisan Pemenangan Khofifah. Mereka mengerahkan puluhan orang yang sebagian besar ibu-ibu dari Muslimat NU dan tiba di kantor KPU pukul 16.00 WIB.
Massa melantunkan sholawat dan istighosah sembari membentangkan poster. Antara lain bertuliskan Khofifah Lolos Siap Cukur Brengos, KPU Ojo Wedi Pasti Tak Belani, dan Mateh Odi' Noro' Khofifah.
Koordinator aksi Syamsul Arifin mengatakan aksi ini untuk mengawal kinerja KPU agar berlaku fair dalam penetapan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur. "Kita minta agar fair dan tidak berpihak," ujarnya.
Aksi ini, kata Syamsul akan terus berlanjut hingga rapat pleno 14 Juli 2013 mendatang, apabila massa kontra Khofifah juga meneruskan aksinya.
Aksi kedua massa ini bukanlah pertama kali. Hari sebelumnya, massa yang sama juga berunjukrasa di kantor KPU. Hanya saja, kedua kelompok tidak saling bertemu. Walaupun, pada Kamis malam, massa KPK sempat menduduki kantor KPU hingga pukul 24.00 WIB. Mengantisipasi bentrokan kedua kubu, puluhan polisi pun disiapkan berjaga di kantor KPU.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
