TEMPO.CO, Jember - Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH. Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) dan calon wakil Gubernur Jawa Timur Inspektur Jenderal (purnawirawan) Herman Suryadi Sumawireja melakukan kunjungan ke Pasar Kalisat, Jember, Jum’at, 21 Juni 2013.
Keduanya disambut ratusan pedagang dan pengunjung pasar di kecamatan yang terletak sekitar 15 kilometer arah utara Kota Jember itu. Gus Sholah memperkenalkan Herman sebagai pendamping Khofifah Indarparawangsa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, 29 Agustus 2013 mendatang. "Ini dia Pak Herman, calon wakilnya Bu Khofifah. Didukung, ya, Bu," kata adik kandung almarhum Gus Dur itu.
Para pedagang dan pengunjung pasar nampak antusias menyambut permintaan Gus Sholah. "Oh, adiknya Gus Dur. Enggih, Gus. Kaule norok panjenengan (Bahasa Madura: Iya Gus. Saya ikut Anda)," ujar Nyonya Sri, seorang pedagang ikan.
Sebelum blusukan di Pasar Kalisat, Gus Sholah dan Herman menghadiri pengajian yang diselenggarakn Muslimat NU di kompleks terminal angkutan pedesaan di Kecamatan Kalisat.
Gus Sholah dan Herman meminta kepada ibu-ibu Muslimat NU agar mendoakan pasangan Khofifah-Herman lolos menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. "Sekarang tinggal masalah qalbu. Dengan doa ibu-bapak semua, Allah akan membuka qalbu atau hati anggota KPU Jawa Timur agar memutuskan dengan adil dan jujur," ucap Herman.
Acara tersebut juga dihadiri Bupati Jember M.Z.A. Djalal yang menyatakan dukungannya kepada Khofifah-Herman. "Ibu-ibu senang pada Bu Khofifah, saya juga senang," tuturnya.
Djalal yang juga Ketua DPP PKNU itu lantas berpantun dan beshalawat. Isinya, dukungan terhadap khofifah. "Di sini ada Gus Sholah, Sampaikan salam Khofifah, Jawa Timur akan berkah bila gubernurnya Bu Khofifah."
Djalal juga berjanji kepada ratusan ibu-ibu muslimat, jika Khofifah-Herman menang dalam Pilgub Jawa Timur, akan memberangkatkan mereka ziarah ke makam Walisongo. "Nanti juga mampir ke makam Gus Dur. Ingatkan saya, ya, Bu," kata Djalal.
MAHBUB DJUNAIDY
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Berita lainnya:
Malam Ini Pengumuman Harga BBM Bersubsidi Naik
Pensil Bluetooth dan Gelang Komunikasi di SBMPTN
Soal Asap, Menkokesra: Singapura Jangan Mengeluh
Ada Soal Luthfi Hasan di Ujian, PKS Protes SMK
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya