Survei:Popularitas Golkar Tinggi, Kandidatnya Keok

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 18 Juni 2013 23:03 WIB

Surat suara Pilkada Walikota Bandung yang sudah tersortir dan dilipat di Bandung, Jawa Barat (9/6). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung -Hasil survei yang dilakukan LPPM Universitas Padjadjaran terhadap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2013, Elektabilitas Partai Golkar berada diurutan teratas. Tapi calon yang diusungnya pasangan M Qudrat Iswara - Asep Dedi Ruyadi, keok. Pasangan itu berada di keempat dengan perolehan 6,5 persen suara.

Menanggapi hasil survei itu, Heri, tim sukses pasangan MQ Iswara-Asep Dedi R mengatakan, bahwa hal tersebut akan menjadi bahan analisa. Tapi, dia tidak akan secepatnya menilai sebelum hasil pemilihan yang sah benar-benar sudah ada. “Kita hargai hasil survei manapun, tapi sejauh ini kami masih tetap yakin hasil survei bisa saja berubah,” kata Heri kepada Tempo, Selasa, 18-Juni-2013.

Hasil survei LPPM Unpad menempatkan pasangan M.Ridwan Kamil— Oded M Danial diposisi tertinggi persentase popularitas Calon Walikota/Wakil Walikota Bandung 2013, dengan perolehan suara 32,4 persen. Diposisi kedua ditempati oleh pasangan Ayi Vivananda dan Nani Suryani dengan perolehan 31,5 persen. Disusul pasangan Edi Siswadi—Erwan setiawan di posisi ke iga dengan perolehan 24,7 persen.

Adapun Imam, ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil—Oded M Danial mengatakan akan terus berusaha mempertahankan elektabilitasnya, meski partai pengusungnya PKS hanya menduduki posisi keempat dengan elektabilitas 10,5 persen. "Isu yang selama ini digembor-gemborkan media sangat mempengaruhi elektabilitas partai," kata dia.



IQBAL TAWAKAL LS

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya