PDI-P Surakarta Siapkan Ribuan Kader

Reporter

Kamis, 23 Mei 2013 20:11 WIB

Ganjar Pranowo (kiri) dan Heru Sudjatmoko. ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Surakarta -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surakarta menyiapkan ribuan kader untuk menjadi regu penggerak pemilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Mereka bertugas mendorong masyarakat memberikan suaranya ke tempat pemungutan suara.

Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengatakan partainya telah menyiapkan setidaknya lima orang penggerak pemilih di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara. "Mereka akan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk mendatangi TPS," katanya, Kamis 23 Mei 2013.

Rudyatmo menjamin bahwa regu penggerak pemilih tersebut akan bertugas sesuai aturan. "Mereka tidak akan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu," katanya. Mereka memberi kebebasan kepada warga yang diajak untuk memberikan suara sesuai pilihannya.

Dia yakin cara tersebut mampu mendongkrak perolehan suara pasangan calon yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko. "Jangan sampai ada suara dari simpatisan yang tercecer lantaran enggan pergi ke TPS," ujarnya.


Selain itu, mereka juga banyak berharap bisa mendapat tambahan suara dari masyarakat yang selama ini enggan memberikan suara dalam pemilu. "Terkadang, mereka ini sebenarnya telah memiliki pilihan," kata dia. Hanya saja, mereka mengalami kendala teknis sehingga enggan untuk ikut memilih.

Menurut Rudyatmo, kampanye yang selama ini dilakukan telah menyasar kepada kelompok suara mengambang dan pemilih pemula. Dia yakin, besarnya partisipasi masyarakat dalam memilih akan berbanding lurus dengan perolehan suara dari calon PDIP.

Sekretaris Partai Demokrat Surakarta, Supriyanto justru menilai gerakan tersebut justru bisa menjadi bumerang untuk PDIP. Sebab, tim pemenangan Bibit Waluyo dan Sudijono juga telah menyasar kelompok pemilih mengambang. "Cara yang mereka lakukan justru akan memperbesar perolehan suara kami," katanya.

Selain itu, dia menilai cara vulgar yang akan dilakukan oleh PDI-P tersebut justru tidak akan direspons secara positif oleh masyarakat. "Pemilih di Surakarta adalah jenis pemilih cerdas," katanya.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya