Tim Sukses Ganjar Temukan Praktek Politik Uang

Reporter

Kamis, 23 Mei 2013 15:53 WIB

TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Semarang - Calon gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan sudah menemukan adanya praktek politik uang yang dilakukan lawan politiknya. Menurut Ganjar, timnya yang ada di daerah sudah mengetahui adanya calon lain yang membagi-bagikan uang dengan ajakan memilih calon tertentu. "Sudah ada yang melapor. Mereka (calon lain) bagi-bagi sarung. Ada juga uang Rp 50 ribu. Ada juga amplop berisi uang Rp 300 ribu," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis 23 Mei 2013.

Ganjar masih enggan menyebut dimana praktek politik uang itu terjadi. "Masih rahasia. Enggak enak kalau disebut," kata anggota DPR tersebut.

Tim pemenangan Ganjar bersama relawannya masih terus merekap temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan lawan politiknya tersebut. Ganjar menambahkan, tiap kali ada khabar soal pembagian politik uang tim relawan Ganjar langsung mengeceknya. Tim pemenangan Ganjar juga menerjunkan tim intel yang tugasnya mendeteksi berbagai potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. "Intel kami ada dimana-mana. Kita lakukan upaya preventif agar demokrasi di Jawa Tengah benar-benar demokratis," kata Ganjar.

Selain itu, pasangan Ganjar-Heru juga menerjunkan dua saksi untuk ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Ganjar mengaku dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah ini akan belajar dari pemilihan gubernur di Bali.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut politik uang di pemilihan gubernur Bali juga sangat marak. Bekas Presiden ini menyebut politik uang yang dilakukan lawan politiknya mencapai Rp 300 ribu per suara.

Sementara di masa tenang mulai 23 hingga 25 Mei mendatang, Ganjar Pranowo menyatakan akan tetap melakukan blusukan ke kelompok-kelompok masyarakat. Ia menambahkan selama masa kampanye tidak semua desa di Jawa Tengah bisa dikunjungi. "Saya akan bayar hutang terhadap titik desa-desa yang saya sudah berjanji untuk saya datangi," kata Ganjar.

Rofiuddin

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya