Panwaslu Temukan Kelebihan 70 Ribu Surat Suara di Jakarta Pusat

Reporter

Editor

Senin, 20 September 2004 13:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panwaslu DKI Jakarta menemukan adanya selisih jumlah surat suara antara KPU Provinsi dengan tingkat kecamatan. "Selisih suara itu 70 ribuan lebih," kata Wakil Ketua Panwaslu DKI Jakarta M Cholil Naffis kepada Tempo, Senin (20/9) siang. Menurut Cholil, data jumlah pemilih dan surat suara di KPU Provinsi kelebihan sebanyak lebih dari 70 ribu daripada data di tingkat kecamatan. Hal itu terjadi di di wilayah Jakarta Pusat, diantaranya di kecamatan Senen, Gambir, dan Tanah Abang. Kelebihan yang paling banyak, menurut Cholil ada di kecamatan Senen. "Di Senen kelebihan suara sampai 4.946 jumlah surat suara," kata Cholil. Tak hanya itu, surat suara cadangan yang dikirimkan ke wilayah tersebut juga melebihi jatah 2,5 persen dari seharusnya."Surat suara cadangan yang dikirim kelebihan 5 ribu," kata Cholil. Hal itu, menurut Cholil telah disampaikan kepada KPU. Sampai tadi malam, upaya untuk meneliti kembali terhadap jumlah pemilih di wilayah itu sudah dilakukan KPU. "Namun, saya belum mendapatkan laporan dari KPU. Saya juga tidak tahu apakah kelebihan surat suara itu sudah ditarik oleh KPU atau belum," Kata Cholil.Selain itu, Cholil juga telah melaporkan kepada KPU mengenai banyaknya keluhan tentang kualitas tinta yang sangat rendah. Hal itu, menurutnya terjadi di seluruh wilayah Jakarta, seperti di Setiabudi, Tanah Abang, Gambir. "Di cuci dengan sabun saja luntur apalagi dengan pemutih," kata Cholil. Bahkan ia mendengar keluhan tentang buruknya tinta juga datang dari berbagai wilayah nusantara, seperti di Manado.Tentang selisih surat suara di Jakarta, Cholil belum berani mengatakan itu adalah kesengajaan untuk melakukan penggelembungan suara. Namun, pihaknya menyayangkan hal itu. "Ini bukti dari kelalaian KPU," katanya. Indra Darmawan - Tempo

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya