Ibas Minta Masyarakat Bali Tunggu Hasil KPU

Reporter

Editor

Munawwaroh

Kamis, 16 Mei 2013 16:30 WIB

Petugas dan saksi menerawang surat suara saat penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Gubernur Bali di Denpasar (15/5). Hasil kemenangan Pilkada Bali belum bisa diprediksi sampai hari ini. ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas berharap masyarakat Bali bersabar menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali.


"Mari kita tunggu hasil perhitungan resmi oleh KPU Provinsi Bali sambil terus menjaga bersama agar suasana tetap kondusif," kata Ibas melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 16 Mei 2013.

Menurut Ibas, selisih suara tipis dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Bali berkualitas dan didukung masyarakat setempat. "Apapun hasilnya nanti, keputusan resmi KPU harus dihormati. Para kandidat mesti terus dapat bersinergi untuk membangun dan memajukan Bali," ujarnya.

Ibas juga mendorong KPU agar bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan profesional, adil, objektif, dan transparan. "Sehingga masyarakat Bali dapat menerima hasil pesta demokrasi di Bali," kata dia.

Dua hasil hitung cepat menunjukkan hasil berbeda untuk pemilihan gubernur Bali, Rabu 15 Mei 2013, kemarin. Hasil hitung cepat versi Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), memenangkan pasangan Anak Agung-Dewa unggul dengan 50,31persen atas pasangan Made Mangku-Sudikerta 49,69 persen.

Sedangkan penghitungan cepat Indonesia Research Centre (IRC) menunjukkan hasil berbeda. Hasilnya, 50,01 persen untuk pasangan Made Pastika dan 49,99 persen untuk Anak Agung Puspayoga. IRC mengambil 300 TPS sebagai sampel.

PRIHANDOKO

Baca juga Berita Populer Lainnya:
Indoguna Akui Setor Uang ke PKS

Fathanah Akui Indehoy dengan Maharani

Fathanah Ketahuan Curi Dokumen KPK

Ahmad Zaky Disebut Minta Jatah Fee Impor Sapi

Kisah Penjual Gorengan yang Anaknya di Jerman

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya