Besok, 3,5 Juta Penduduk NTB Memilih Gubernur

Reporter

Minggu, 12 Mei 2013 14:37 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Mataram - Sebanyak hampir 3,5 juta jiwa penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) besok Senin, 13 Mei 2013 akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018. Mereka akan memilih di 8.924 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 1.137 desa pada 116 kecamatan di 10 kota kabupaten.



Para kandidat yang akan dipilih ada empat pasangan calon. Mereka adalah pasangan calon inkumben Muhammad Zainul Majdi- Muhammad Amin di urutan 1. Menyusul di belakangnya adalah jagoan Partai Keadilan Sejahtera yakni Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan, nomor 3 pasangan calon Harun Al Rasyid - Lalu Abdul Muhyi Abidin, dan nomor 4 pasangan Zulkifli Muhadli-Ichsan.

Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Kementerian Pertahanan dijadwalkan meninjau beberapa TPS di kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.


Sedangkan untuk penghitungan cepat sesuai informasi KPUD NTB dilakukan oleh dua lembaga survei yakni Konsultan Citra Indonesia dan Jaringan Suara Indonesia. Namun mereka hanya diizinkan merilis hasil kerjanya paling cepat setelah jam 14.00 waktu setempat.

Komisioner Divisi Sosialisasi, Informasi, dan Pendidikan Pemilih Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU Nusa Tenggara Barat, Darmansyah menyatakan kesiapannya menyelenggaran pemilihan. Semua kebutuhan pemilihan sudah disalurkan ke daerah.

Ia mengakui sempat terjadi keterlambatan penyediaan sampul untuk mengirim hasil penghitungan surat suara. :Tetapi diambil kebijakan barang yang sudah ada didistribusikan ke lokasi jauh terlebih dulu," kata Darmansyah kepada Tempo, Ahad, 12 Mei 2013.

SUPRIYANTO KHAFID

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya