TEMPO.CO, Surabaya - Ombudsman akan menyelidiki kasus beredarnya kunci jawaban ujian nasional di Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Widiarta, Kamis, 18 April 2013.
Agus mengatakan tim Ombudsman Jawa Timur akan mengumpulkan bahan dan data terkait dengan beredarnya kunci jawaban ujian nasional di SMAN 1 Puri dan SMAN 1 Sooko. "Kami akan mengumpulkan data dulu," katanya.
Agus mengatakan pihaknya mendapat informasi ihwal beredarnya kunci jawaban di kedua SMA tersebut dari masyarakat. Informasi itu mengatakan bahwa beredarnya kunci jawaban itu diduga diketahui oleh pengawas ujian. "Jika beredarnya diketahui, berarti sistemik. Apa itu benar ? Kami akan kumpulkan data dulu soal itu," katanya.
Hasil pengumpulan data tersebut, kata Agus, akan dilaporkan ke Jakarta karena di sana ada tim khusus yang mengani soal ujian nasional. "Kami juga bisa membuat rekomendasi," kata Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, selama ujian nasional sejak Senin, 15 April 2013, di Kabupaten Mojokerto beredar kunci jawaban ujian nasional. Peredaran kunci jawaban ini tergolong canggih. Ada sandi "jenderal" dan "subjenderal" yang menjadi koordinator operasi peredaran kunci jawaban ujian nasional ini.
Sumber Tempo menyebutkan, kunci jawaban tersebut dijual dengan harga Rp 15 juta. Tempo berhasil mendapat kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa ini. Ihwal beredarnya kunci jawaban soal UN ini kompak dibantah Kepala SMAN 1 Puri, Saitin, dan Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Sumarsono. Baik Saitin maupun Sumarsono menganggap hal itu hanya isu belaka. "Tidak ada laporan ihwal beredarnya kunci jawaban ujian nasional itu. Itu hanya isu," kata Saitin.
DAVID PRIYASIDHARTA
Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan
Baca juga:
EDISI KHUSUS Tipu-tipu Jagad Maya
Sunah Rasul Hakim Setyabudi dan Gratifikasi Seks
Sopir Hakim Setyabudi Tak Tahu Suap Seks Bosnya
@SBYudhoyono Follow Artis-artis Ini
Berita terkait
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI
27 Agustus 2023
Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.
Baca SelengkapnyaOrang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan
4 Agustus 2023
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman
30 Juli 2023
Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.
Baca SelengkapnyaOmbudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat
14 Februari 2023
Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.
Baca SelengkapnyaMengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?
24 Agustus 2022
Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
Baca SelengkapnyaOmbudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah
29 Desember 2021
Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaCegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan
30 November 2021
Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh
1 Oktober 2021
Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..
8 Maret 2021
Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.
Baca SelengkapnyaAlvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional
20 Februari 2020
Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.
Baca Selengkapnya