Adik Dahlan Iskan Maju Calon Wali Kota Madiun  

Reporter

Kamis, 18 April 2013 11:52 WIB

Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO.CO, Madiun - Adik Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Dahlan Iskan, Ahmad Zainuddin Iskan, minta restu sang kakak untuk maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun yang akan dihelat 29 Agustus 2013.

”Saya sudah menemui Mas Dahlan. Beliau mendukung dan mengingatkan saya agar hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan orang lain,” kata pria yang akrab dipanggil Udin itu saat dihubungi, Kamis, 18 April 2013.

Menurut Udin, semula tidak ada niatan dia untuk mencalonkan diri sebagai wali kota.
Namun, atas desakan berbagai elemen masyarakat dan dari hasil diskusi yang panjang dengan berbagai pihak, Udin bersedia menjalankan amanah.

Udin yang berpasangan dengan bakal calon wakil wali kota Kushendrawan, pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota Madiun, maju melalui jalur independen. Pekan lalu, keduanya sudah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, sebagai bukti dukungan. Jumlahnya mencapai 18.938 lembar. Jumlah tersebut sudah melebihi batas minimal 6,5 persen atau 13.263 suara dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 204.036 jiwa.

Anak bungsu dari empat bersaudara putra pasangan Mohamad Iskan dan Lisnah itu pernah menjadi wartawan Jawa Pos tahun 1984 sampai 1992. Alumnus IKIP Surabaya itu juga pernah aktif di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Udin bahkan ikut merintis Partai Demokrat di Kabupaten Madiun tahun 2004 dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pembina. Pada 2004, dia mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat, tetapi gagal.

Kini Udin dipercaya mengelola Pesantren Sareh Wasilah Islamiyah di Magetan yang merupakan pesantren milik keluarga besar Dahlan Iskan.

ISHOMUDDIN

Topik Terhangat:

Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan

Baca juga:

EDISI KHUSUS Tipu-Tipu Jagad Maya

Sunah Rasul Hakim Setyabudi dan Gratifikasi Seks

Sopir Hakim Setyabudi Tak Tahu Suap Seks Bosnya

@SBYudhoyono Follow Artis-artis Ini

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya