Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama ketua fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Nama Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut-sebut terlibat kasus suap anggaran PON 2012 di Riau. Menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya diduga sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran PON di APBN.
Sebagai politikus sekaligus pengusaha sukses, nama Setya bukan baru kali ini dikaitkan dengan sejumlah kasus. Pada 1999, misalnya, bersama Djoko S. Tjandra, Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko, dan Cahyadi Kumala. Tapi, hingga kini, kasus tersebut tak jelas ujungnya.
Pada 2010, nama Setya tersangkut kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Anggota DPR tiga periode itu juga disebut terlibat penyelundupan limbah beracun (B3) di Batam pada 2006. Jejak Setya juga disebut dalam kisruh tender KTP elektronik (e-KTP). Namun ia selalu tak tersentuh.
Sumber Tempo menyebutkan, Setya selalu lolos karena kelihaiannya merangkul sejumlah kalangan. “Sudah lama Setya membangun jejaring, dari politikus, pebisnis, hingga polisi dan kejaksaan,” kata sumber itu.
Kedudukan Setya di partai juga sangat kuat. Sebagai bendahara umum partai, ia harus mengumpulkan dana tak sedikit. Untuk operasional partai tiap bulan saja diperlukan setidaknya Rp 10 miliar. “Dari mana duit itu bisa diperoleh?” ujar seorang koleganya di partai berlambang beringin itu.
Kepada Tempo, yang menemuinya Rabu pekan lalu, Setya membantah terlibat dalam kasus PON Riau. Adapun Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham meminta semua pihak menghormati hukum. “Ini Pak Setya masih disebut namanya, belum pasti bersalah,” ujar Idrus. (Berita lengkap baca majalah Tempoedisi 15-21 April 2013 dengan judul "Bandar Proyek Partai Beringin")
