Sejumlah narapidana mengikuti ujian nasional kesetaraan tingkat SMA di lembaga Pemasyarakatan Pemuda, kota Tangerang, Banten, (15/4). Sebanyak 18 pemuda mengikuti ujian kesetaraan dengan dikawal petugas lapas serta tim pengawas dari dinas pendidikan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Bandung - Koalisi Pendidikan Jawa Barat melaporkan kekacauan ujian nasional tingkat SMA sederajat ke Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Rabu siang, 17 April 2013. Sedikitnya ada empat masalah yang dilaporkan, mulai dari naskah ujian yang tidak pas hingga beredarnya kunci jawaban menjelang ujian.
"Kami minta Ombudsman bisa memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh," kata Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan di kantor Ombudsman Bandung hari ini.
Para pelapor yang berjumlah sembilan orang itu tergabung dalam Koalisi Pendidikan Jawa Barat. Mereka di antaranya terdiri dari Forum Aksi Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Forum Orang Tua Siswa, dan Persatuan Guru dan Dosen Republik Indonesia (PGDRI).
Menurut Iwan, permasalahan ujian nasional, di antaranya kualitas kertas soal dan lembar ujian yang jelek sehingga mudah sobek, soal ujian tertukar antar mata pelajaran atau sekolah--semisal soal SMA diterima SMK. "Contohnya di SMK Cendekia Bandung, SMA 1 dan SMA 2 Singaparna Tasikmalaya, bahkan soal SMA di Garut ada yang tertukar dengan SMA di Sumedang," ujarnya.
Selain itu, terjadi kekurangan naskah ujian di berbagai sekolah sehingga harus difotokopi. "Ada naskah yang kurang sampai 9 hingga 10 ruangan seperti di Cianjur," katanya. Kemudian muncul modus indikasi penipuan dengan cara penjualan kunci jawaban oleh oknum seharga Rp 70 ribu per siswa. Separuh biaya sudah dibayar siswa di sejumlah sekolah ke oknum penjual kunci jawaban.
Menurut Iwan, dari laporan sejumlah guru SMA di Bandung, ternyata ada pungutan untuk biaya penyelenggaran ujian nasional. Besarannya Rp 15 ribu per siswa untuk dibayarkan sekolah ke panitia subrayon ujian untuk menambah kekurangan biaya penyelenggaraan ujian nasional. Uangnya tidak dipungut langsung ke siswa, melainkan dari kas sekolah. "Harusnya sekolah tidak keluar uang karena biaya ujian harusnya ditanggung pemerintah pusat hingga daerah," katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan, pihaknya berkewajiban menindak lanjuti laporan masyarakat soal ujian nasional. Langkahnya akan meminta penjelasan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Jawa Barat serta panitia penyelenggara ujian dari perguruan tinggi pada pekan depan setelah ujian. "Hasilnya akan dilaporkan ke Ombudman pusat untuk disampaikan ke Presiden," ujarnya.
