TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum sepenuhnya menyetujui usul pemerintah agar bupati dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lobi tertutup antara Dewan dengan Kementerian Dalam Negeri di gedung DPR di Senayan, pada hari ini, belum berbuah kesepakatan.
"Fraksi umumnya tak setuju dengan usul pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Abdul Hakim Naja, Rabu, 27 Maret 2013. Abdul mengatakan semua fraksi tetap menginginkan bupati dan wali kota dipilih langsung. Dalam lobi itu, kata Abdul, pemerintah agak ngotot terkait poin mekanisme pemilihan bupati dan wali kota. "Ini poin yang paling ditekankan," kata politikus PAN tersebut.
Wakil Ketua Komisi dari partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan fraksi-fraksi umumnya tak setuju dengan usul pemerintah. Golkar sendiri setuju bupati dan wali kota dipilih langsung, bukan dipilih oleh DPRD.
Abdul mengatakan poin mekanisme pemilihan akan dibahas lebih lanjut oleh panitia kerja pekan depan. Dewan dan pemerintah berencana membentuk tim untuk mengkaji opsi-opsi mekanisme pemilihan bupati dan wali kota.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan agar gubernur dipilih oleh DPRD sementara bupati dan wali kota dipilih langsung. Namun, proposal tersebut berubah. "Pekan lalu kami sudah mulai bahas, tetapi fraksi masih pikir-pikir," katanya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
