Walikota Bandung, Dada Rosada. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah Wali Kota Bandung Dada Rosada untuk pergi ke luar negeri. Pencegahan selama enam bulan ini dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Imigrasi telah melakukan pencegahan berdasarkan permintaan KPK,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 25 Maret 2013. Pencegahan ini dilakukan berdasarkan surat dari KPK bernomor KEP-224/01/2013 yang dikeluarkan pada 23 Maret 2013.
Menurut Denny, alasan pencegahan adalah terkait dengan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung. Sebelumnya, KPK mencokok Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono dalam operasi tangkap tangan.
Hakim kasus dana bansos ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang kerjanya saat menerima duit dari Asep. Uang itu diduga merupakan suap terkait dengan vonis atas kasus korupsi dana bansos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
Di ruang kerja Setya, petugas mendapati segepok duit terbungkus koran di atas meja senilai Rp 150 juta. Selanjutnya, di dalam mobil mobil Avanza biru yang dikendarai Asep ditemui pula uang tunai senilai Rp 100 juta.
KPK juga menangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat, dan Bendahara Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pupung. Mereka diduga mengetahui soal pemberian uang tersebut. Keduanya ditangkap petugas di ruangannya masing-masing.
Tulisan ini dimaksudkan untuk menanggapi artikel Hifdzil Alim, "Pembubaran Partai" (Kompas, 20 Maret 2017), yang mempunyai argumen mirip dengan artikel Feri Amsari, "Pembubaran Partai Lintah" (Koran Tempo, 1 Mei 2013). Berangkat dari kasus korupsi yang menyerempet fungsionaris dan elite petinggi partai, termasuk yang terakhir adalah e-KTP, kedua penulis berpendapat bahwa korupsi bisa menjadi alasan pembubaran partai. Argumen mereka, partai politik perlu dibuat jera untuk menghindari perampokan uang negara oleh partai. Sebagai pemerhati hukum dan korupsi, tentu nalar hukum, seperti revisi aturan perundang-undangan dan revitalisasi peran Mahkamah Konstitusi, menjadi landasan penting bagi dua penulis tersebut.
