Dua Sapi Ikut Pawai Damai  

Reporter

Sabtu, 16 Februari 2013 16:32 WIB

TEMPO.CO, Medan- Ada-ada saja cara aktivis menunjukkan sikapnya untuk memprotes kasus daging sapi impor. Di Medan, saat acara kampanye damai yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara berlangsung pada Sabtu, 16 Februari 2013, puluhan aktivis menggelar aksi keprihatinan atas kasus suap daging impor sapi.

Dua ekor sapi dewasa dilibatkan saat pawai damai yang dihadiri lima pasang calon gubernur Sumut. Ketua Dewan Penyelamat Sumatera Utara Tongam Siregar mengatakan, dia dan puluhan aktitivis sengaja membawa dua ekor sapi sebagai bentuk protes terhadap salah satu pasangan calon Gubernur Sumut.

"Sapi ini kami bawa untuk memprotes pasangan calon yang kami anggap terlibat korupsi. Ini (sapi) sebagai simbol korupsi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera," kata Tongam,

Kehadiran dua sapi ini membuat repot para polisi. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Kota Medan, Komisaris Faisal Napitupulu, sigap menghela sapi. "Mohon pendemo agar tidak melibatkan hewan dalam kegiatan ini," kata Faisal.

Lima pasang calon gubernur Sumut melakukan kampanye damai, dibuka
oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Tanribali Lamo." Saya berharap semua pendukung pasangan calon menjaga kedamaian Sumut," kata Tanri.

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara akan berlangsung pada 7 Maret 2013 dengan diikuti lima kandidat. Haji Amri Tambunan- RE Nainggolan disokong Partai Demokrat. Adapun Golkar dan PPP mencalonkan politikus Chairuman-Fadly Nurzal. Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpasangan dengan Djumiran Abdi dipercaya koalisi PDI Perjuangan, PDS dan PPRN. Sedangkan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman didapuk PAN dan Partai Gerindra. Kandidat petahana Gatot Pujo-Tengku Erry diusung PKS dan Partai Hanura.

SAHAT SIMATUPANG

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya