TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu Cetro, Smita Notosusanto menegaskan, kehadiran organisasi pemantau internasional diperlukan atau memegang peranan kunci jika pemantau pemilu domestik mempunyai akses terbatas atas proses pemantauan pemilu, baik karena masalah kapasitas maupun batasan politik. Hal ini disampaikannya pada diskusi yang berlangsung hari ini, Selasa (13/7), di Pusat Tabulasi Nasional Hotel Borobudur Jakarta. Menurut Smita keberadaan pemantau asing hanyalah sebagai pendukung, pembanding yang memperkaya temuan pemantau pemilu domestik. Namun sejak pemilu 1999, pemantau domestik sudah mampu melakukan pemantauan secara mandiri sekaligus memegang peranan kunci, sehingga kehadiran mereka tidak diperlukan lagi. "Sudah waktunya publik Indnesia memberikan perhatian lebih terhadap temuan dari pemantau domestik, karena lebih menguasai lapangan dan mampu menempatkan lebih banyak pemantau daripada yang dilakukan pemantau internasional," katanya. Keterbatasan pemantau asing, lanjutnya, bisa dilihat dari terlalu cepatnya mereka melakukan penilaian atau memberi kesimpulan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dia menegaskan, perlunya publik memberi perhatian ke pemantau domestik karena mereka sudah menggunakan standar metodologi pemantauan yang berlaku universal, yang bertumpu pada pentingnya netralitas pemantau. Termasuk metode penghitungan cepat (Quick Count) yang dgunakan untuk mengetahui hasil sementara perolehan suara. Namun dirinya sangat menyayangkan, saat ini publik lebih memperhatikan hasil penghitungan suara, bukan pada berbagai kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, dirinya meminta agar penyelenggara pemilu dan publik tidak menjadikan pemantau sebagai kambing hitam, untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang timbul selama pelaksanaan pemilu, termasuk sebagai penyebab kekalahan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilih Indonesia (JAMPPI), dalam konferensi persnya di tempat yang sama mengatakan, keberadaan pemantau domestik sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Namun, keberadaan mereka tidak mendapat apresiasi atau respon yang bagus dari KPU. Hal ini bisa dilihat dari sikap KPU, yang pada pemilu legislatif lalu lebih menjadikan hasil pemantauan lembaga pemantau asing sebagai referensi utama. Sedangkan data temuan pemantau domestik hanya dijadikan referensi tambahan bahkan cenderung dinafikan dalam konteks evaluasi kritis dan kualitas pemilu. Karena itu, JAMPPI menyesalkan dan merasa dilecehkan oleh KPU. Mereka juga menyayangkan sikap para lembaga pemantau asing, yang terlalu dini menilai bahwa pemilu telah berlangsung jujur, adil dan transparan. Sunariah ? Tempo News Room