PKB Jawa Timur Inginkan Duet Gus Ipul-Khofifah  

Reporter

Jumat, 21 Desember 2012 10:43 WIB

Syaefullah Yusuf. TEMPO/Wisnnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jember - Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Jawa Timur menginginkan Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa berpasangan menjadi calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Keduanya dinilai sebagai kader terbaik dari kalangan Nahdliyin. "Kami masih berupaya agar keduanya bersatu menghadapi Pilgub Jawa Timur 2013," kata Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Toriqul Haq, di Jember, Jumat, 21 Desember 2012. "Terserah siapa yang menjadi Jatim satu (gubernur) dan Jatim dua (wakil gubernur), yang penting keduanya berpasangan."

Menurut Toriqul Haq, usulan dari sejumlah organisasi di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang diterima DPW PKB Jawa Timur hingga saat ini mengerucut pada dua nama itu. Syaifullah yang biasa disapa Gus Ipul, mantan Ketua Umum GP Ansor yang kini menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Khofifah yang kini Ketua Umum Muslimat NU, didukung dan diinginkan berduet dalam Pilgub Jawa Timur.

Toriqul Haq juga memaparkan bahwa pada umumnya warga NU mempertimbangkan bahwa jika Gus Ipul dan Khofifah bergandengan, maka hal itu bakal menguntungkan NU. Warga NU tidak ingin terulang peristiwa pada Pilgub 2008 karena saat itu suara NU tercerai berai akibat tidak menyatunya tokoh NU.

Aspirasi sejumlah organisasi di bawah NU maupun warga NU, kata Toriqul Haq, segera dikonsultasikan dengan PWNU Jawa Timur serta PBNU.

Selain itu, tim DPW PKB Jawa Timur sudah turun menemui sejumlah kiai NU di seluruh Jawa Timur untuk menghimpun aspirasi. Seluruh aspirasi menjadi dasar pertimbangan sebelum mengambil keputusan resmi tentang pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PKB.

Sebelumnya, rapat kerja GP Ansor Kabupaten Jember mengeluarkan rekomendasi berupa dukungan terhadap Gus Ipul untuk dijadikan calon Gubernur Jawa Timur. Rekomendasi tersebut kemudian dikirim kepada DPW PKB dan PWNU Jawa Timur.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya