Pelanggaran Pilpres Terjadi di Manokwari dan Jayawijaya

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Juli 2004 18:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jayapura: Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres), 5 Juli lalu, terdapat pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 di Kampung Weinuri, Distrik Manokwari, Provinsi Papua Barat dan di Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Berdasarkan laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Papua Barat, pelanggaran di TPS 3 Kampung Weinuri terjadi karena pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada pukul 05.00 WIT. Kasus pencoblosan itupun sudah dilimpahkan ke penyidik Kepolisian Resor Manokwari sebagai perkara pidana pemilu. "Para anggota KPPS sudah diperiksa, barang bukti berupa kotak suara yang berisi surat suara juga sudah diserahkan," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari, Komisaris Polisi I Nyoman Sugiarta, Sabtu (10/7). Untuk itu Panwaslu Manokwari minta agar dilakukan pemilu ulang di TPS 3 di Weinuri itu. Sementara itu, di Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pelangggaran terjadi karena pencoblosan surat suara tidak dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan oleh aparat desa setempat dan sejumlah stafnya di Kantor Kepala Distrik Gamelia. "Keputusan itu disepakati bersama antara masyarakat Disrik Gamelia dan aparat-aparat desanya dengan alasan karena kondisi geografis daerah itu terlalu sulit dijangkau," kata Kepala Distrik Gamelia, Markus Pekey di Kantor Panwaslu Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Jayawijaya, Erwin Harahap, SH, pencoblosan surat suara yang dilakukan aparat desa dan para stafnya di Distrik Gamelia itu tetap saja salah dan melanggar aturan. "Apapun alasannya, 22 kepala desa di Distrik Gamelia itu tetap salah, dan ini akan diselidiki Polres Jayawijaya. Ke-22 kepala desa dan para stafnya itu harus bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan," kata Erwin. Penyesalan juga datang dari pihak KPUD Kabupaten Jayawijaya. "Pemilihan Capres dan Cawapres di Distrik Gamelia harus diulang," kata Ketua KPUD Kabupaten Jayawijaya, Agustinus Rorong. Dari laporan yang diterima KPUD Jayawijaya, sebenarnya pada 5 Juli lalu ratusan masyarakat sudah berkumpul di Kantor Kepala Distrik Gamelia untuk mencoblos. Tapi setelah ditunggu hingga sore hari, kepala distrik dan 22 kepala desa tidak keluar dari ruangannya dan masyarakatpun akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Cunding Levi - Tempo News Room

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya