Hasil Pilkada Bangkalan Digugat ke Mahkamah Konstitusi  

Reporter

Senin, 17 Desember 2012 18:55 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Bangkalan - KH Imam Buchori, calon Bupati Bangkalan yang didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menggugat hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, ke Mahkamah Konstitusi. "Gugatan sudah kita daftarkan kemarin," kata Kiai Nasih Ashol, tim sukses pasangan Imam Buchori-Zaenal Alim, kepada Tempo, Senin, 17 Desember 2012.

Nasih menjelaskan bahwa berbagai barang bukti mulai dari rekaman suara, video dan berbagai bentuk pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Bangkalan sudah berada di Jakarta. Nasih yakin berbagai barang bukti itu cukup untuk membatalkan hasil Pilkada yang memenangkan Makmun Ibnu Fuad, putra Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron. "Kita tidak hanya menuntut Pilkada ulang, tapi juga pembatalan pasangan calon lain," ujarnya.

Sementara itu, meski tim Imam Buchori-Zaenal Alim (imam-zain) menemukan banyak pelanggaran, namun dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, Panwas Bangkalan sama sekali tidak mengajukan keberatan karena menganggap tidak terjadi pelanggaran berat. "Justru bukti-bukti pelanggaran yang kami punya sudah direkomendasikan Panwas Bangkalan," ujar Nasih menanggapi sikap Panwas Bangkalan.

Ada pun hasil penghitungan resmi Pilkada Bangkalan yang berlangsung hari ini, memastikan pasangan Makmun Ibnu Fuas-Mondir Rofi'I menang dengan perolehan 505 ribu suara. Sedangkan duet Nizar-Zulkifli hanya meraih 34 ribu suara. Adapun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 297 ribu orang.

Menanggapi hasil penghitungan tersebut, Nasih mengatakan tim imam-zain akan melakukan validasi data untuk dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU Bangkalan. "Kalau berbeda dengan yang kami punya, artinya ada penggelembungan dan akan menjadi bukti tambahan gugatan," ucapnya.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya