Bupati Banyuwangi Enggan Ikut Pilgub  

Reporter

Senin, 3 Desember 2012 14:58 WIB

Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan belum tertarik mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada 2013 mendatang.

Menurut Azwar Anas, keengganannya ikut bertarung memperebutkan jabatan di tingkat provinsi itu karena tugasnya sebagai bupati belum tuntas. "Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” katanya, Senin, 3 Desember 2012.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi menyodorkan namanya sebagai kandidat calon wakil gubernur mendampingi calon inkumben yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Azwar Anas diajukan karena ia dinilai mampu memajukan Kabupaten Banyuwangi sehingga diyakni mampu memajukan Provinsi Jawa Timur.

Selain Partai Demokrat, Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur juga memasukkan nama Azwar Anas sebagai salah seorang kader NU yang layak menjadi kandidat calon gubernur.

Azwar Anas mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan terhadap dirinya. Namun Azwar Anas yang baru dua tahun menjalankan tugas sebagai bupati khawatir tidak mampu menanggung beban yang melebihi kemampuannya. "Bila mampunya mengangkat 2 ton jangan sampai mengangkat 5 ton," ujarnya bertamsil.

Azwar Anas yang terpilih sebagai Bupati Banyuwangi atas dukungan PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar itu baru dilantik pada 21 Oktober 2010. Jabatannya baru berakhir pada 2015.

IKA NINGTYAS

Berita Terkini:

Pemerintah Ambil Alih Universitas Trisakti

Pramono Anggap Terlalu Dini Bicarakan Duet Mega-JK

Bupati Garut Bisa Kena Pasal Perlindungan Anak

Saat Melamar Fani, Bupati Garut Mengaku Sudah Duda

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya