TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan belum tertarik mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada 2013 mendatang.
Menurut Azwar Anas, keengganannya ikut bertarung memperebutkan jabatan di tingkat provinsi itu karena tugasnya sebagai bupati belum tuntas. "Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” katanya, Senin, 3 Desember 2012.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi menyodorkan namanya sebagai kandidat calon wakil gubernur mendampingi calon inkumben yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Azwar Anas diajukan karena ia dinilai mampu memajukan Kabupaten Banyuwangi sehingga diyakni mampu memajukan Provinsi Jawa Timur.
Selain Partai Demokrat, Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur juga memasukkan nama Azwar Anas sebagai salah seorang kader NU yang layak menjadi kandidat calon gubernur.
Azwar Anas mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan terhadap dirinya. Namun Azwar Anas yang baru dua tahun menjalankan tugas sebagai bupati khawatir tidak mampu menanggung beban yang melebihi kemampuannya. "Bila mampunya mengangkat 2 ton jangan sampai mengangkat 5 ton," ujarnya bertamsil.
Azwar Anas yang terpilih sebagai Bupati Banyuwangi atas dukungan PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar itu baru dilantik pada 21 Oktober 2010. Jabatannya baru berakhir pada 2015.
IKA NINGTYAS
Berita Terkini:
Pemerintah Ambil Alih Universitas Trisakti
Pramono Anggap Terlalu Dini Bicarakan Duet Mega-JK
Bupati Garut Bisa Kena Pasal Perlindungan Anak
Saat Melamar Fani, Bupati Garut Mengaku Sudah Duda
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya