Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid saat berpose di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4). Foto: Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nurwahid, meminta Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk menyebutkan oknum yang melakukan kongkalikong anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 3 x 24 jam. "Apalagi saya ketua fraksi, yang katanya disebutkan juga ada ketua fraksi yang terlibat. Saya keberatan," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 13 November 2012.
Ia mengapresiasi langkah Dipo untuk membongkar kasus tersebut. "Tetapi jangan tanggung-tanggung, sebut siapa pelakunya," Hidayat melanjutkan.
Menurutnya, pernyataan Dipo menimbulkan ekspektasi yang tinggi di masyarakat mengenai pemberantasan korupsi. "Kalau tidak segera dibuktikan, bisa menimbulkan fitnah, dan itu berbahaya," ujar dia.
Hidayat mengaku tidak tahu tujuan Dipo mengeluarkan pernyataan yang kontroversial itu. "Kalau soal pencitraan, saya tidak tahu," menurutnya.
Jika dalam tiga hari Dipo tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud, Hidayat mengkhawatirkan adanya kekecewaan di masyarakat. "Bisa jadi publik malah menilai ada pengalihan isu pembongkaran korupsi yang sebelumnya dilakukan Pak Dahlan Iskan," ujar Hidayat.
Ia juga meminta Dipo agar segera menyerahkan bukti kongkalikong ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Supaya jadi bukti kesungguhan, bukan hanya untuk meramaikan," kata Hidayat.
Dipo Alam, Senin lalu, mengeluarkan pernyataan tentang adanya kongkalikong anggaran oleh anggota Dewan. Ia mengatakan ada lima modus yang sering digunakan untuk mendapatkan anggaran.
Di antaranya adalah tawaran pemanfaatan bentuk optimalisasi anggaran kepada salah satu kementerian senilai Rp 70 miliar dari rekanan oknum salah satu komisi di DPR. Tak hanya itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang kerap menggelembungkan anggaran.
