Martin Hutabarat, anggota Komisi Hukum DPR . TEMPO/Dwi Narwoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Martin Hutabarat mendukung langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengungkap praktek kongkalikong anggaran. Namun, menurut Martin, laporan dari Dipo saja tak cukup untuk membuat jera. "Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera turun tangan mengusutnya," kata Martin, Selasa, 13 November 2012.
Agar nama Dewan tak terus rusak, Martin meminta komisi antirasuah segera mengusut dan menindaklanjuti pernyataan Dipo. Komisi tak boleh mendiamkan pernyataan itu dengan alasan tak ada laporan. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK seharusnya bekerja memberantas korupsi tanpa harus menunggu adanya laporan. "Kalau Seskab sudah menyampaikan kepada publik, tanpa harus menunggu pengaduan pun KPK sudah harus pro-aktif mengusutnya," kata dia.
Menurut Martin, laporan Dipo Alam yang menyatakan kongkalikong anggaran di Dewan melibatkan ketua fraksi sangat memalukan. "Ini sudah keterlaluan dan memalukan. Semakin lengkaplah mencoreng nama baik DPR."
Ketua fraksi, kata Martin, seharusnya menjadi contoh bagi anggota. "Bagaimana lembaga DPR-nya tidak rusak kalau ketua fraksi saja sudah terlibat korupsi. Ini jelas merusak nama baik institusi," kata Martin.
Kemarin, di kantornya, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian tentang praktek kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet Nomor 542 tentang pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.
