Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir, seusai mengikuti rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 4-9, 2012. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Yogyakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil mantan Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Mirwan Amir. Pemanggilan itu terkait dengan temuan transaksi mencurigakan pada rekening milik Mirwan, yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan rencana pemanggilan itu. “Siapa pun yang terkait dengan laporan PPATK pasti dipanggil,” kata Busyro di Yogyakarta Senin, 10 September 2012.
Dalam laporan PPATK, Mirwan Amir tercatat menerima Rp 3 miliar dari perempuan bernama Dina. Aliran dana juga tercatat untuk membeli tiga mobil mewah pada akhir 2009 hingga awal 2011, yaitu Range Rover senilai Rp 2,1 miliar, Mercedes C-Class seharga Rp 575 juta, dan BMW X3 Rp 570 juta.
Sumber Tempo di komisi antikorupsi mengatakan ada indikasi korupsi yang berhubungan dengan jabatan Mirwan di Badan Anggaran. Karena itu, KPK akan menyelidiki kemungkinan yang bersangkutan menerima suap. “Bahan dari PPATK akan kami kembangkan,” katanya.
Juru bicara KPK, Johan Budi, menjelaskan bahwa Mirwan akan diperiksa sebagai saksi untuk Fahd El-Fouz. Politikus Partai Golkar ini menjadi tersangka kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ke anggota DPR, Wa Ode Nurhayati. Suap itu dalam rangka mendapatkan dana infrastruktur di tiga daerah.
Fahd menyebutkan, alokasi anggaran untuk tiga kabupaten di Aceh merupakan jatah Mirwan Amir dan Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung.
Kemarin KPK memeriksa Tamsil Linrung dan mantan Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng. Tamsil, yang diperiksa sekitar dua jam, mengaku diperiksa soal kedekatannya dengan Fahd. Tapi Tamsil mengaku tak mengenal putra penyanyi dangdut A. Rafiq itu. Tamsil membantah tudingan Fahd bahwa ia memiliki jatah dana infrastruktur untuk tiga daerah di Aceh. “Pernyataan Fahd tak benar,” katanya.
Sedangkan Mekeng mengaku diperiksa soal tugas sebagai pimpinan Badan Anggaran. Ia juga mengaku tak mengenal Fahd meski sama-sama aktif di Golkar. “Kenal juga kagak, tapi jadi saksi,” katanya. Tamsil dan Fahd juga mengaku ditanyai soal penolakan Badan Anggaran terhadap simulasi pembagian dana infrastruktur daerah. Menurut Tamsil, dana infrastruktur tak bisa dibagikan ke semua daerah. “Pemerintah inginnya ke 491 kabupaten/kota. Kalau dikasih semua, tak ada reward and punishment,” katanya.
Kepada Tempo, Mirwan Amir menyatakan siap memenuhi panggilan KPK dan menyangkal memiliki jatah dana infrastruktur. “Mana ada jatah-jatah itu,” katanya. Sebelumnya, Mirwan juga menyangkal melakukan transaksi mencurigakan seperti yang dilaporkan PPATK.
