Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana menemui Jaksa Agung Basrief Arief untuk menjelaskan temuan Komnas mengenai indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan besar-besaran atas ratusan ribu aktivis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965-1966 silam.
Pertemuan itu sekaligus untuk menyamakan persepsi soal tindak lanjut dari temuan penyelidikan tersebut.
“Kalau menurut kami, seharusnya Kejaksaan Agung segera membentuk tim penyidik untuk menindaklanjuti temuan penyelidikan Komnas HAM,” kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, Senin 30 Juli 2012.
Pembentukan tim penyidik ini, menurut Ridha, tidak perlu menunggu keputusan politik dari DPR dan Presiden soal pembentukan Pengadilan HAM Adhoc untuk kasus ini. Menurut Ridha, isi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah jelas. “UU itu dibuat untuk membuka jalan bagi pengungkapan kejahatan HAM berat di masa lalu. Dari hasil penyelidikan kami, peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966 adalah kejahatan HAM yang berat," ujar Ridha.
Ridha justru mempertanyakan mengapa pagi-pagi pimpinan Kejaksaan Agung sudah angkat tangan, tak mau menangani perkara ini. “Keluarga korban membutuhkan keadilan dan kebenaran,” katanya. Jika Kejaksaan Agung mempetieskan temuan Komnas HAM, maka kata Ridha, pemerintah sudah menghalangi pemenuhan rasa keadilan publik.
