Gaji Anggota DPRD NTT Telat Dua Bulan

Reporter

Editor

Jumat, 3 Februari 2012 13:26 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Kupang - Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan belum menerima gaji selama dua bulan sejak Januari dan Februari 2012. Karena itu, mereka melaporkan masalah ini ke pimpinan Dewan.

"Gaji dua bulan, Januari dan Februari, belum dibayarkan," kata anggota DPRD NTT asal Partai Gerindra, Tony Bengu, kepada Tempo di Kupang, Jumat, 3 Februari 2012.

Gaji pokok DPRD NTT sebesar Rp 7 juta per bulan belum termasuk tunjangan. Menurut dia, anggota Dewan telah meminta penjelasan kepada pimpinan Dewan dan pemerintah terkait tertundanya pembayaran gaji tersebut.

Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah mengatakan gaji yang belum dibayar hanya bulan Januari 2012. Menurut dia, penyebab tertundanya gaji Dewan itu karena adanya pergantian bendahara di Sekretariat DPRD NTT. "SK mutasi bendahara terlambat sehingga pembayaran gaji ditunda," katanya.

Penyebab lainnya adalah belum ditetapkannya peraturan gubernur (pergub) setelah adanya penambahan dana dari APBN yang harus dimasukkan dalam APBD NTT, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah NTT Ubaldus Toda mengatakan gaji anggota Dewan telah dibayarkan dan diserahkan ke sekretaris Dewan. Jika belum dilakukan pembayaran, mungkin karena belum ada pergantian bendahara sekretariat Dewan. "Sesuai aturan, bendahara diganti setiap tiga tahun. Jika ingin lanjut, harus ada pernyataan dari Sekwan," katanya.

YOHANES SEO


Berita terkait

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017

Baca Selengkapnya

Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.

Baca Selengkapnya

Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'

Baca Selengkapnya

Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?

Baca Selengkapnya

Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.

Baca Selengkapnya

Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.

Baca Selengkapnya

Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.

Baca Selengkapnya

Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.

Baca Selengkapnya