TEMPO.CO, Boyolali - Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. “Sekarang coba cari datanya, gaji anggota DPRD tertinggi berapa? Nggak ada yang lebih dari Rp 32 juta seperti di Boyolali. Ini pertama di Indonesia,” kata Seno kepada Tempo pada Kamis, 13 Juli 2017.
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah resmi diundangkan sejak 2 Juni lalu. Peraturan tersebut mengatur hal ihwal perubahan atau bertambahnya jenis, nominal tunjangan, maupun fasilitas bagi angggota DPRD.
Baca:
Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik, Djarot: Ada Syaratnya
Djarot Ogah Mengajukan Kenaikan Tunjangan DPRD, Ini Alasannya
Sebagai perbandingan, Seno mengatakan, take home pay alias keseluruhan gaji yang diterima anggota DPRD di wilayah Solo Raya hanya berkisar belasan juta per bulan. “Di Boyolali, take home pay ketua DPRD tembus Rp 50 juta,” kata Seno.
Selain gaji dengan nominal yang fantastis, anggota DPRD Boyolali juga masih menikmati besarnya anggaran dari APBD yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD. Seno berujar, anggaran untuk Sekretariat DPRD di daerah lain rata-rata hanya sekitar Rp 15 miliar. Sedangkan di Boyolali mencapai Rp 30 miliar. “Jadi per bulan Rp 2,5 miliar harus habis,” ujar Seno.
Bukan tanpa alasan Seno ‘memanjakan’ para wakil rakyat. Ditambah besarnya perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya (25 kursi dari total 45 kursi di DPRD Boyolali), Seno merasa lebih mantap dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan visi misinya. “Karena saya tidak diresekin secara politis. Itu kuncinya. Karena visi misi saya berat,” kata Seno.
Seno adalah Bupati Boyolali dua periode (2010 - 2021). Pada pemilihan kepala daerah 2010, Seno yang berpasangan dengan Agus Purmanto mengungguli tiga pasangan calon lain dengan perolehan suara sekitar 42 persen. Pada pemilihan kepala daerah 2015, Seno yang berpasangan dengan M. Said Hidayat mengalahkan bekas wakilnya, Agus Purmanto, dengan 70 persen suara.
“Kalau jadi Bupati tapi pengusungmu tidak mayoritas, kamu repot menganggarkan,” kata Seno. Dengan besarnya gaji anggota DPRD, Seno menjamin bahwa anggaran yang diajukan eksekutif mengucur mulus tanpa ‘kutipan’. “Di Boyolali itu kalau anggarannya Rp 200 miliar ya Rp 200 miliar,” kata Seno.
Simak:
Djarot: Pemerintah dan DPRD Bak Mata Uang Tak Bisa Dipisahkan
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD
Lantas apa visi misi berat itu sehingga musti memadukan kekuatan dukungan eksekutif dan legislatif, Seno menjawab, “Boyolali yang nyaman dikunjungi dan nyaman ditinggali untuk everybody tanpa mengenal ras, suku, dan agama. Itu dijabarkan ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Seno.
Salah satu anggota DPRD Boyolali mengaku belum tahu secara pasti berapa nominal gaji yang akan dia terima setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. “Peraturan daerah tentang itu sudah disahkan sebelum Idul Fitri. Tapi untuk hitung-hitungannya secara detail masih menunggu Peraturan Bupati,” kata anggota DPRD yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.
DINDA LEO LISTY
