TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Yudisial atau KY mengawal proses peradilan perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Menurut Doli, tidak boleh ada pengaruh apapun yang dapat mengintervensi proses hukum perkara tersebut.
“Kami berharap besar kepada Komisi Yudisial untuk dapat secara ketat mengawasi peradilan terutama hakim-hakim yang mengadili perkara ini,” kata Doli melalui pesan WhatsApp di Jakarta, Senin 31 Juli 2017. Gerakan Muda Golkar hari ini menyerahkan surat permohonan pengawasan dan pemantauan proses peradilan e-KTP.
Baca juga:
Hari Ini, KPK Periksa Keponakan Setya Novanto
Doli mengklaim kedatangan GMPG ke KY merupakan bagian dari Gerakan Golkar Bersih yang muncul setelah penetapan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka baru kasus e-KTP oleh KPK. Menurut Doli, terdapat keraguan terhadap jalannya proses hukum kasus tersebut. “Misalnya pertama, hilangnya beberapa nama termasuk Setya Novanto di dalam putusan terpidana Irman dan Sugiharto,” ujarnya.
Nama Novanto sempat disebut dalam sidak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Pasca-penetapan dirinya sebagai tersangka, Novanto juga berkukuh mempertahankan jabatannya sebagai Ketua DPR. “Tentu kami tidak mau Setya Novanto mempergunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPR terhadap peradilan kasus ini,” ujar Doli.
Baca pula:
Eks Ketua Komisi II Tak Tahu Peran Setya Novanto di Proyek E-KTP
GMPG, kata dia, menginginkan agar kasus megaskandal korupsi e-KTP ini bisa diusut tuntas dan diadili tanpa ada intervensi dan pengaruh politik. Doli mengatakan Komisi Yudisial bakal memberikan perhatian khusus terhadap korupsi e-KTP. “Kasus ini juga sudah mendapat perhatian dunia internasional dengan melibatkan institusi negara lain dalam penyidikan dan penyelidikannya,” ujarnya.
Gerakan Golkar Bersih lahir pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Awalnya, Doli menyayangkan kepemimpinan Golkar, dari Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar, yang masih memberikan dukungan Novanto meski berstatus tersangka. "Kami sangat sayangkan seluruh kepemimpinan kolektif formal kecuali dewan kehormatan," kata Doli, Selasa pekan lalu.
Baca pula:
Klaim Gerakan Golkar Bersih, Politikus Ini Akan Umumkan List Koruptor
Doli beralasan kasus hukum Setya Novanto akan menggerus citra Partai Golkar, yang pernah berkuasa pada era Orde Baru itu. Ia mengklaim gerakannya akan menjadi pembeda di partai Golkar. "Kami membuat diferensiasi antara kader, tokoh,senior, tokoh, sesepuh yang mendukung gerakan golkar bersih ini," ujarnya.
ARKHELAUS W.
