TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra tak hanya menjajaki peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk menghadapi Pilpres 2019 menghadapi koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo yang kemungkinan besar mencalonkan Jokowi kembali. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memastikan mereka juga akan berupaya merangkul partai-partai lain, terutama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. “Koalisi berempat akan lebih kuat,” kata Fadli Zon, Kamis, 27 Juli 2017.
Menurut Fadli, setelah Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu) disahkan pada Jumat pekan lalu, 23 Juli 2017, Gerindra mulai menyusun formula koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)—20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014. “Perhitungannya dengan PAN dan PKS sudah cukup, dengan Demokrat apalagi,” katanya.
Baca: Pengamat: Prabowo - SBY Bertemu, Peta Politik 2014 Berulang
Pada pemilu lalu, Gerindra hanya memperoleh 11,81 persen suara dan menguasai 13,04 persen dari 560 kursi parlemen. Sedangkan Demokrat mendapat 10,19 persen suara dan 10,89 persen kursi. Jika ditambah dengan suara PKS dan PAN—yang kini berada di barisan partai pemerintah—empat partai ini punya modal 39,64 persen kursi DPR dan 36,38 persen suara.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu dengan pemimpin partai lain pekan ini. Dia menilai dalam aturan presidential threshold ini masih terbuka kemungkinan muncul empat calon presiden. Apalagi, dia mengingatkan, pasal tersebut bisa dibatalkan lewat gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Tidak hanya PAN dan PKS, melainkan silaturahmi ke semua partai,” ucap Muzani.
BACA: Prabowo Sebut Presidential Threshold Lelucon Politik
Ketua Umum PKS Sohibul Iman menyatakan dukungannya pada rencana pembentukan koalisi empat partai. Menurut dia, Gerindra, Demokrat, dan PAN sejak awal satu visi dengan PKS dalam menolak penghapusan presidential threshold. “Kami sejalan dalam membahas beberapa isu,” kata Sohibul.
Adapun PAN, yang kini nasibnya terancam di barisan partai pendukung pemerintah, menilai terlalu dini bagi mereka untuk membicarakan koalisi Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, mengatakan hingga kini partainya tetap berkomitmen mendukung pemerintah Presiden Jokowi. “Kami bekerja saja,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, menilai peta Pilpres 2019 cenderung mengarah ke Jokowi dan lawan Jokowi. “Elektabilitas Jokowi masih tertinggi,” kata dia.
NINIS CHAIRUNNISA | VINDRY FLORENTIN | AVIT HIDAYAT | INDRI MAULIDAR
