TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik pengesahan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan presidential threshold sebesar 20 persen. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuan dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.
"Presidential threshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo saat konferensi pers bersama SBY di Cikeas pada Kamis, 27 Juli 2017. "Saya tidak mau terlibat demikian."
Baca juga: Awali Pertemuan, SBY Jamu Prabowo dengan Nasi Goreng
Karena alasan itu Prabowo mengajak SBY bertemu. Dia berterima kasih karena permohonan itu direspons oleh Demokrat. Pertemuan dilakukan pada Kamis malam sekitar pukul 20.21 hingga 22.20 WIB.
Prabowo juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu SBY menyampaikan beberapa hal penting, khususnya tentang pengesahan RUU Pemilu. Prabowo mengisyaratkan rasa cemas dengan nasib demokrasi saat ini jika UU Pemilu dijalankan.
Prabowo melihat bahwa Gerindra dan Demokrat memiliki kesamaan sikap menghadapi pengesahaan RUU Pemilu. Ada empat partai yang menolak RUU Pemilu. Mereka adalah Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Dia juga membeberkan alasan partainya walk out saat paripurna DPR.
"Kami tidak ikut bertanggung jawab, karena kita tidak mau ditertawakan sejarah," ucap dia. Bagi Prabowo, entah para pemimpin mau berkuasa berapa puluh tahun pun, nanti sejarahlah yang akan menilai. "Gerindra tidak ikut melawan logika."
Gerindra khawatir nantinya demokrasi di Indonesia dirusak. Karena itu ia bersama Demokrat akan mengawal terus demokrasi. Dia juga mengingatkan dan mengimbau penguasa agar menjalankan demokrasi dengan baik, patuh pada logika role of the game. "Kita harus lakukan check and balance."
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono mengawali jumpa pers dengan berkomentar terkait situasi politik saat ini. Dia mengaku telah enam bulan puasa bicara di hadapan media massa dan terus memantau perkembangan. "Antara Demokrat dengan Gerindra, kami sepakat akan terus mengawal negara ini," ujar SBY yang duduk di samping Prabowo.
SBY berjanji akan mengawal demokrasi di Indonesia. Kemudian mengawal pemerintah untuk mengarahkan apakah sudah benar sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak. Bagi Demokrat, mengawal kekuasaan dan demokrasi negara ini adalah wajib hukumnya.
Selanjutnya: Tidak Perlu Berkoalisi
