TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan partainya siap dievaluasi terkait posisinya dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang berhak mengevaluasi.
"Kalau ditanya siap atau tidak, kami siap. Kami serahkan pada Presiden. Itu hak konstitusional presiden," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017. Ia mengatakan, partainya akan menghormati apa pun keputusan Presiden.
BACA: Wapres JK: Kalau PAN Ingin Mundur, Pemerintah Tak Bisa Menahan...
Posisi PAN dalam koalisi pendukung pemerintah menuai polemik. Hal ini terkait sikap Fraksi PAN di DPR yang memutuskan walk out saat rapat peripurna pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pekan lalu.
Dalam rapat tersebut, PAN mengambil sikap sama dengan partai oposisi, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Padahal, fraksi partai pendukung pemerintah, seperti Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.
Tak hanya saat rapat paripurna RUU Pemilu, PAN juga berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 / 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Baca juga: Zulkifli Hasan Klaim PAN Tetap Setia dengan Pemerintah Jokowi
Menurut Taufik, PAN memegang prinsip koalisi tanpa syarat. “Ini menarik sebagai fenomena koalisi dari awal,” ujarnya. Ia berharap persoalan koalisi tidak hanya sebatas keterwakilan partai dalam kabinet pemerintah. “Kami harap koalsi tidak hanya soal ada atau tidak menteri dalam kabinet.”
ARKHELAUS W.
