TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlu waktu yang lama untuk merealisasi pemindahan ibu kota negara. Menurut JK, berkaca kepada negara lain, diperlukan masa persiapan sekitar 10 tahun.
"Karena tidak bisa pindah sebelum semua lengkap," katanya di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2017.
Baca juga: Penyebab Partai Demokrat Minta Pemindahan Ibu Kota Negara Ditunda
JK menyatakan keputusan memindahkan ibu kota negara jangan hanya karena satu faktor. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diminta benar-benar melakukan kajian mendalam. Apalagi kondisi anggaran negara saat ini tidak terlalu baik.
Bila melihat negara yang memindahkan ibu kota, seperti Malaysia dan Amerika Serikat, Kalla menuturkan ada satu kesamaan, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk federal. Dalam hal ekonomi, misalnya, segala hal kepentingan pengusaha langsung berurusan dengan daerah (negara bagian).
"Urusan pengusaha tidak pernah berhubungan dengan pusat, tapi dengan pemerintah daerah," ucapnya. Pemindahan ibu kota Malaysia, misalnya, kata Kalla, tak jauh dari ibu kota yang lama. "Malaysia hanya pindah 30 kilometer," ujarnya.
Simak pula: Master Plan Presiden Soekarno, Palangkaraya Ibu Kota Indonesia
Wacana pemindahan ibu kota negara terus bergulir. Pemerintah melalui Bappenas tengah melakukan kajian terhadap rencana itu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan kajian pemindahan ibu kota, yang saat ini sedang dikaji pemerintah, akan diupayakan selesai sebelum atau pada akhir 2017. Setelah pengkajian, akan dilanjutkan dengan penyusunan konsep pusat administrasi pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menilai pemindahan ibu kota negara tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.
ADITYA BUDIMAN
