Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lima Pejabat Cirebon Akan Menggugat Bupati Karena Dipaksa Pensiun

image-gnews
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. (cirebonkab.go.id)
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. (cirebonkab.go.id)
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon – Lima pejabat eselon 2 di Kabupaten Cirebon berencana menggugat Bupati Sunjaya Purwadisastra. Sebab, mereka merasa dipaksa untuk menandatangani pengajuan usulan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Lima pejabat itu ialah Dadang Tresnayadi selaku Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, M Sofyan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ma’mun Effendi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Syamsuri selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, serta Sono Suprapto selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertahian, Perikanan dan Perhutanan.

Baca: Bupati Cirebon Dianggap Ingkar Janji, Istri Kedua Lapor Polisi

Dadang Tresnayadi mengatakan masalah tersebut berawal pada September 2016 lalu. Saat itu dia dan empat rekannya diundang oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Memet Surachman serta Kepala Inspektorat,Kalinga. “Keduanya diperintah oleh bupati agar kami menandatangani surat usulan MPP,” kata Dadang.

Surat usulan tersebut telah disiapkan oleh BKPPD. Mereka pun menandatangani surat tersebut.  Namun pada 2 Mei 2017 Dadan dan empat rekannya kembali disodori surat usulan MPP. “Kali ini disertai dengan materai. Karena yang sah itu memang yang pakai materai,” kata Dadang.

Simak: Tak Diakui Istri Oleh Bupati Cirebon, Perempuan Ini Tertekan

Namun mereka menolak teken. Menurut Dadang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 90 huruf b, batas usia pensiun pegawai  60 tahun. Mereka sendiri baru akan pensiun pada 2018.

MPP diperbolehkan jika memang itu atas permintaan pribadi pegawai tersebut. “Tapi ini bukan permintaan pribadi kami, kami dipaksa untuk MPP,” kata Dadang.

Dadang menambahkan sudah berkonsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait permasalahan tersebut. Dadang berujar ada surat dari Kementrian PAN dan RB yang intinya tidak boleh memaksa ASN melakukan MPP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lihat: Bupati Cirebon Gebrak Meja dan Usir Pedagang Pasar Sumber

Surat dari Kementerian itu, kata Dadang, sudah dilayangkan kepada Sunjaya Purwadisastra pada 12 Mei 2017. Namun hingga kini, ujar Dadang, mereka belum juga mendapatkan klarifikasi dari Bupati Cirebon.  Padahal, kata Dadang, dia dan empat rekannya dipaksa  MPP pada Juli 2017. “Jika tetap dipaksa, kami akan menggugat Bupati,” ujar Dadang.

Kepala BKPPD Kabupaten Cirebon yang baru, Kalinga, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan pada September 2016 lalu. “Saat itu saya ada di Inspektorat, saya diundang. Katanya ada rapat terkait usulan untuk MPP,” kata Kalinga.

Baca juga: Berstatus Buron Kasus Korupsi, Wakil Bupati Cirebon Diberhentikan

Kalinga mengaku dirinya diundang karena kapasitasnya sebagai anggota Baperjakat.  Pada pertemuan September 2016, tanda tangan yang dilakukan oleh lima pejabat tersebut memang tidak menggunakan materai.

Namun Kalinga mengaku tidak mengetahui apakah ada unsur paksaan atau tidak dalam menandatanganan tersebut. Sementara itu hingga berita ini diturunkan Bupati Sunjaya Purwadisastra belum bisa dikonfirmasi.

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini

20 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini

Pemerintah akan memberi sejumlah fasilitas istimewa bagi PNS yang bersedia pindah ke IKN dengan membawa keluarga mereka.


Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

46 hari lalu

Ilustrasi sakit perut (pixabay.com)
Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas


Kenaikan Gaji ASN, Menteri Azwar Anas: Cair 1-2 Hari Lagi

58 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas ditemui di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Kenaikan Gaji ASN, Menteri Azwar Anas: Cair 1-2 Hari Lagi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebut kenaikan gaji ASN akan segera cair.


Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya

58 hari lalu

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta tengah beraktivitas pada hari pertama masuk bekerja usai libur lebaran di Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Sejumlah kantor pemerintahan dan swasta kembali beroperasional setelah libur Lebaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya

Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan kenaikan gaji PNS tahun ini. Berikut besaran kenaikannya.


Terungkap, PM Belanda Ingin Bantu Israel Lolos Tuntutan dari Kejahatan Perang

26 Januari 2024

PM Belanda Mark Rutte dan Menteri Keuangan Sigrid Kaag menghadiri pidato Raja Willem-Alexander saat pemerintah menyampaikan anggaran tahunannya, di Den Haag, Belanda 20 September 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Foto
Terungkap, PM Belanda Ingin Bantu Israel Lolos Tuntutan dari Kejahatan Perang

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte bertanya kepada Kementerian Hukum Belanda bagaimana agar Israel lolos dari tuntutan kejahatan perang


Mulai 2024, PNS Bisa Diusulkan Naik Pangkat 6 Kali dalam Setahun

1 Januari 2024

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis, 2 September 2021.  Sebanyak 800 peserta mengikuti tes tersebut dengan  menerapkan protokol kesehatan ketat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mulai 2024, PNS Bisa Diusulkan Naik Pangkat 6 Kali dalam Setahun

Pegawai negeri sipil atau PNS bisa diusulkan naik pangkat sebanyak enam kali dalam setahun mulai Januari 2024. Apa sebabnya?


Bocoran Formasi CASN 2024 dari Menpan RB: Kuota Fresh Gaduate Akan Lebih Banyak

13 Desember 2023

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Bocoran Formasi CASN 2024 dari Menpan RB: Kuota Fresh Gaduate Akan Lebih Banyak

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut, kuota fresh graduate akan diperbanyak pada formasi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2024.


PM Australia Pecat Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Langgar Aturan Keberpihakan

27 November 2023

PM Australia Anthony Albanese, dikelilingi oleh anggota Kelompok Kerja Referendum Bangsa Pertama, dalam konferensi pers di Gedung Parlemen di Canberra, 23 Maret 2023. Gambar AAP/Lukas Coch via REUTERS
PM Australia Pecat Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Langgar Aturan Keberpihakan

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memecat pejabat kementerian dalam negeri karena melanggar aturan ketidakberpihakan.


Pemerintah Susun Skema Baru Gaji ASN, Berlaku untuk Semua PNS dan PPPK

24 November 2023

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Pemerintah Susun Skema Baru Gaji ASN, Berlaku untuk Semua PNS dan PPPK

Pemerintah menyusun skema penggajian baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.


BKN: 1,8 Juta Calon ASN Lolos Seleksi Administrasi

10 November 2023

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
BKN: 1,8 Juta Calon ASN Lolos Seleksi Administrasi

Badan Kepegawaian Negara mencatat, terdapat 1.853.617 calon aparatur sipil negara atau calon ASN telah lolos seleksi administrasi.