TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem IT yang dimiliki banyak instansi pemerintah saat ini tidak terkoneksi satu sama lain. Karena itulah pemerintah akan membuat sistem nasional yang akan menghubungkan sistem IT semua instansi pemerintah, sehingga bisa saling berhubungan.
"Sekarang ini banyak provinsi, kota, dan kementerian, mempunyai sistem tersendiri-sendiri yang tidak terkoneksi dengan instansi pemerintah lainnya," kata Kalla saat membuka rapat koordinasi nasional kepegawaian 2017 Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.
Melihat kondisi tersebut, kata Kalla, pihaknya telah meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk membuat sistem nasional. Tujuannya agar sistem IT tersebut dapat saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, sistem di kabupaten atau wali kota akan terhubung dengan provinsinya. "Sehingga gubernur dapat menilai dan mengevaluasi apa yang telah dijalankan," kata Kalla.
Perbedaan sistem IT juga terjadi di kementerian-kementerian. Kalla mengatakan kondisi ini membuat koordinasi dari sistem yang ada menjadi tidak mudah. "Karena itu pemerintah akan mengupayakan adanya suatu sistem IT nasional," kata Kalla.
Selain memudahkan dalam mengkoordinasikan pelayanan, Kalla menyebut, sistem IT nasional bisa memangkas jumlah pegawai. Dia menyebut pegawai administrasi akan berkurang. Bagian arsip juga disebut tidak lagi banyak dibutuhkan. Begitu juga operator telepon yang hampir tidak ada lagi dewasa ini karena semua sudah berhubungan langsung melalui handphone. Menurut Kalla, digitalisasi seluruh sistem pemerintahan memang akan membuat efisiensi secara nasional.
Tetapi, kata dia, yang sangat penting dari digitalisasi adalah peningkatan mutu pegawai itu sendiri. Tanpa peningkatan kualitas pegawai, maka keberadaan alat-alat yang dibeli hanya akan sekedar menjadi alat yang tidak terpakai dan pelayanan akan tetap manual. "Masyarakat tetap harus menghadap, orang harus menunggu arsip-arsip," kata Kalla.
AMIRULLAH SUHADA
