TEMPO.CO, Surabaya - Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan pertemuan di Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis, 16 Maret 2017. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Hasan Mutawakkil Alallah, mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai dua persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia, yaitu kebangsaan dan kesenjangan ekonomi.
“Kami para kiai sangat prihatin terhadap dua persoalan itu,” kata Hasan saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 Maret 2017.
Baca: Ini Pesan Hasyim Muzadi untuk Bangsa Sebelum Meninggal
Hasan menuturkan Indonesia saat ini sedang mengalami persoalan yang cukup serius dalam konteks kebangsaan. Persoalan terkait politik identitas dan agama juga semakin kuat. Menurut dia, tidak sedikit gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama dengan tujuan politik kekuasaan. Hal tersebut, Hasan menambahkan, didalangi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan.
“Jadi gerakan politik tapi dibungkus dengan gerakan Islam,” ujar Hasan.
Lebih parahnya, Hasan menambahkan, gerakan-gerakan tersebut sudah sampai pada klaim kebenaran yang tidak sesuai dengan pilar kebangsaan. Misalnya, suatu kelompok dianggap kafir atau murtad apabila tidak sepemahaman dengan gerakan mereka.
“Terkadang gerakan mereka itu malah melanggar prinsip-prinsip Islam itu sendiri, kata Hasan.
Baca: Pesan Tebuireng: NKRI dan Islam Tak Perlu Dipertentangkan
Selain membahas persoalan kebangsaan, pertemuan tersebut juga membahas soal kesenjangan ekonomi. Hasan menuturkan, Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat sedang berada pada kompetisi makro global. Menurut dia, negara kompetitor menganggap Indonesia sebagai negara yang potensial untuk pasar mereka. Dia sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki cakupan wilayah cukup luas dengan sumber daya alam yang melimpah.
“Ada tausiah dari para kiai untuk pemegang amanah, baik itu di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun tokoh agama dan organisasi agar benar-benar memegang amanah yang didapat,” tutur Hasan.
Ketika disinggung soal intoleransi dan politisasi agama yang sedang marak terjadi di Indonesia, Hasan mengatakan, peran pemerintah dan penegak hukum sangat penting. Menurut dia, harus ada ketegasan dari pemerintah dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dia menambahkan, organisasi maupun gerakan-gerakan yang bertentangan dengan pilar kebangsaan hendaknya dilarang.
Baca: Bahas Masalah Islam Terkini, PBNU Temui Ulama-ulama Sepuh
“Jangan ragu-ragu itu dilarang saja, pasti rakyat juga berada di belakang pemerintah,” kata Hasan.
Dia menambahkan, para ulama juga sudah memberikan pernyataan bahwa NU tidak bisa dipisahkan dari NKRI. Sebab, ujar dia, tokoh-tokoh NU telah ikut serta mendirikan negeri ini sejak proklamasi dan pascakemerdekaan.
“Sehingga harga mati bagi para ulama untuk mempertahankan kesatuan negeri ini beserta pilar kebangsaannya,” Hasan berujar.
JAYANTARA MAHAYU
