Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo 121, Fahri Hamzah: Pemerintah Tak Perlu Khawatir  

image-gnews
Peserta aksi 121 melakukan aksi teatrikal untuk menuntut pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga berbagai bahan pohok di depan Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Subekti
Peserta aksi 121 melakukan aksi teatrikal untuk menuntut pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga berbagai bahan pohok di depan Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak khawatir dengan aksi bela rakyat 121 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Kamis, 12 Januari 2017. Menurut dia, hal itu merupakan wujud kegelisahan mahasiswa terhadap situasi saat ini.

"Gerakan mahasiswa muncul karena kegelisahan mereka terhadap suasana masyarakat yang semakin menderita karena berbagai kenaikan harga," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017.

Fahri menjelaskan, dalam teori gerakan mahasiswa, mereka tidak bisa dibayar dan disuruh-suruh. Karena itu, dia meyakini bahwa aksi yang digelar mahasiswa itu bersumber dari kegelisahan yang independen. "Mereka tampil atas panggilan zaman atas situasi yang berkembang tiba-tiba, tidak terencana. Itu bersumber dari kegelisahan yang independen," ucapnya.

Fahri meminta pemerintah tidak khawatir dan menjawab semua kritik serta aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurut dia, kalau mahasiswa sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah, tuntutan akan mereda.

"Mahasiswa itu tidak ada pretensi politik. Mereka bekerja dengan apa yang mereka lihat di lapangan," ujarnya.

Baca juga:
Aksi 121 di Ternate, Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

Soal Palu-Arit di Uang Baru, Ini Langkah Menteri Sri Mulyani
Ayah Ayu Ting Ting Dilantik Jadi Sekretaris Kelurahan

Fahri menuturkan Indonesia merupakan negara dengan tradisi gerakan mahasiswa yang kuat, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Dia menilai pemerintah tinggal menjawab semua kritik yang disampaikan mahasiswa tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun sejumlah mahasiswa dari (BEM) se-Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta Fikri Azmi mengatakan aksi tersebut digelar terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). "Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar Aksi Bela Rakyat, menuntut pemerintah segera bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil," ucap Fikri di Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.

Fikri berujar, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat pada awal 2017, mulai naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan STNK dan BPKB, serta harga bahan bakar minyak (BBM).

Karena itu, Fikri mengajak semua mahasiswa yang ada di Jabodetabek turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121.

ANTARA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

18 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

19 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.