TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah I Wayan Dipta mengatakan Program Pembangunan PBB (UNDP) akan membantu pemerintah memberdayakan masyarakat petani melalui pendekatan kelembagaan koperasi. Langkah itu ditempuh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. “Mulai tahun ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Agustus 2016.
Menurut Wayan, program bantuan dari UNDP untuk masyarakat petani telah berkembang di beberapa negara, seperti di Amerika dan Asia, yaitu Jepang, Korea, dan Taiwan. Ia menilai UNDP memilih koperasi lantaran diyakini mampu mewadahi petani mengembangkan usahanya.
Salah satu daerah yang akan dikembangkan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wayan mengatakan, melalui bantuan UNDP, 100 koperasi akan dibina dan dikembangkan. Pembiayaannya dari dana proyek yang bersumber pada program fasilitas pembiayaan lingkungan.
Program tersebut akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat petani. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing komoditas pertanian unggulan. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur saja, program itu juga direncanakan dikembangkan di daerah lain dengan kategori tertinggal.
Wayan mengatakan pihaknya bersama UNDP akan mendorong petani mengembangkan pertanian ramah lingkungan. Produk yang akan diincar adalah komoditas seperti padi, jagung, kedelai, singkong, kopi, kakao, hingga rempah-rempah.
Pihaknya berharap, ke depannya, ada wilayah lain yang masuk program bersama UNDP. Langkah yang dilakukan adalah terlebih dahulu mengidentifikasi daerah lain yang berpotensi. Dengan demikian, dapat dipetakan permasalahan di wilayah lain.
DANANG FIRMANTO
