TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan ada arahan atau imbauan kepada para menteri untuk tidak dinas ke luar kota pada 25-29 Juli 2016. Namun, ia membantah sebagai pihak yang mengeluarkan surat edaran yang diketahui terkait dengan rapat paripurna kabinet itu.
"Gak ada surat edaran, kok," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Senin, 25 Juli 2016.
Menurut Pratikno, larangan atau imbauan itu tidak disampaikan kepada para menteri melalui surat. Imbauan itu diinformasikan secara langsung. Adapun yang akan dibahas pada rapat paripurna itu adalah isu-isu strategis yang sedang hangat. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail isu-isu strategis itu.
Pratikno juga mengatakan rapat paripurna itu bukan berupa evaluasi kinerja para menteri, melainkan membahas agenda-agenda kerja yang sudah dilakukan. Itu sebabnya dia meminta agar media tidak membesar-besarkan rapat paripurna itu. "Gak ada yang dilebih-lebihkan (dari rapat pekan ini). Bukan evaluasi kinerja juga, tetapi tentang agenda kerja yang sudah dilakukan," ucapnya.
Sebagaimana diberitakan, akhir pekan lalu beredar surat arahan dari Istana Kepresidenan yang melarang para menteri untuk bepergian dari 25 hingga 29 Juli 2016. Surat arahan itu atas nama Pratikno. Namun tidak dijelaskan alasan detail larangan tersebut, selain terkait dengan rapat paripurna.
Belakangan larangan atau imbauan itu dikaitkan dengan perombakan (reshuffle) karena isu kocok ulang kabinet. Isu itu terus beredar. Sejumlah partai politik mulai menyiapkan kadernya sebagai calon menteri baru hingga pemanggilan sejumlah menteri untuk evaluasi kinerja. Pihak Istana Kepresidenan mengakui bahwa evaluasi bisa menjadi acuan reshuffle, tapi bukan berarti reshuffle sudah dekat.
ISTMAN M.P.
