TEMPO.CO, Pekanbaru - Kepolisian Daerah Riau menghentikan penyidikan perkara 15 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan pada 2015. Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diterbitkan dengan alasan penyidik tidak memiliki bukti yang kuat.
"Banyak kekurangan sehingga belum memenuhi unsur pidana, baik keterangan ahli maupun analisis tempat kejadian perkara," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Rivai Sinambela, Rabu, 20 Juli 2016. Selain itu, lahan yang terbakar kebanyakan berada di lokasi sengketa antara masyarakat dan perusahaan.
Adapun 15 perusahaan itu adalah PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, dan PT Sumatera Riang Lestari. Lainnya adalah PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, PT Rimba Lazuardi, PT Partawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN United, dan PT Riau Jaya Utama.
Menurut Rivai, lokasi kebakaran berada di lahan konsesi perusahaan. Namun sedang dalam sengketa dengan masyarakat. "Lahan yang terbakar itu milik perusahaan yang diokupasi masyarakat."
Rivai menjelaskan, alasan lain penghentian perkara karena kebakaran lahan juga ada yang terjadi di atas lahan yang ditinggal perusahaan karena habis masa izinnya sejak lama. Lahan bekas perusahaan itu kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk membuka perkebunan dengan cara membakar. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang perkaranya lebih dulu ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Perkara yang sudah ditangani Kementerian tidak bisa kami lanjutkan."
Rivai mencontohkan, kebakaran lahan di atas konsesi PT Dekter Perkasa Industri. Dia mengatakan perusahaan hutan tanaman industri itu memiliki konsesi seluas 18 ribu hektare. Namun perusahaan tersebut belum melakukan kegiatan karena konsesinya dikuasai masyarakat untuk lahan perkebunan kelapa sawit.
Hal serupa juga terjadi pada PT Hutani Sola Lestari. Sejak diberi izin oleh negara, perusahaan itu belum melakukan kegiatan karena lahannya diokupasi masyarakat. "Ini bisa dilihat dari tanaman yang tidak sesuai peruntukannya. Izin lahan untuk HTI malah ditanami kelapa sawit oleh warga."
Saat diperiksa, sesuai amanat dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), perusahaan sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada negara. Terlebih perusahaan sejak 2014 sudah mendapat pendampingan dari UKP4 tentang pengelolaan lahan gambut. "Perusahaan memiliki peralatan pemadam yang lengkap. Mereka juga turut aktif membantu pemadaman saat kebakaran," ujar Rivai.
Dia menjelaskan, perusahaan sejak awal telah melaporkan lahan yang bersengketa itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepolisian. Namun penyelesaian konflik lahan hingga kini masih belum rampung karena berbagai alasan. Negara juga tidak bisa melakukan pengusiran paksa terhadap warga, yang terkadang lebih dulu menduduki lahan itu sebelum dikeluarkan izin kepada perusahaan. "Lahan sengketa ini tengah diselesaikan oleh Kementerian."
Sebelumnya, pegiat lingkungan, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), mengecam kebijakan Polda Riau yang menghentikan penyidikan kasus 15 perusahaan pembakar lahan. Jikalahari mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Supriyanto.
RIYAN NOFITRA
