TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo mengatakan rekonsiliasi menjadi kerangka dasar diadakannya kegiatan yang akan berlangsung pada 18-19 April 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.
"Kami (mau) mendasari rekonsiliasi, karena hal itu cocok dengan penyelesaian tragedi 1965," ujar Agus yang juga sebagai Ketua Panitia Pengarah dalam Simposium Nasional peristiwa 1965 di sela acara, Senin, 18 April 2016.
Menurut Agus, simposium yang mempertemukan berbagai pihak terkait tragedi tersebut, seperti pemerintah, mantan anggota militer, dan keluarga korban ini sekaligus mencari alternatif penyelesaian yang bisa disepakati bersama.
"Masa seperti Tom and Jerry terus? Kejar-kejaran terus? Harus ada titik temu dan kesepakatan, kalau tidak kita hanya berbicara berdasarkan praduga yang mati, " ujar mantan Kepala Staf Teritorial TNI Angkatan Darat ini.
Dalam proses menuju pelaksanaan simposium tersebut, kata Agus, wajar bila ada penolakan dari sebagian pihak. "Itu hak mereka untuk berpendapat, simposium ini semacam ekspresimen juga, karena baru pertama kali dilakukan di Indonesia."
Agus menuturkan, simposium ini akan mengajarkan budaya rekonsiliasi untuk pemecahan masalah, khususnya masalah HAM. "Jadi kita lebih banyak mendengarkan, kita mendengarkan mereka yang punya kebenaran lain selain yang sudah tertulis (di sejarah)," ujar Agus.
Produk yang akan dihasilkan simposium ini, menurut Agus, adalah rekomendasi untuk pemerintah berdasarkan apa yang sudah didapat. "Setelah kita cari tahu akar masalahnya, soal kenapa bangsa kita mampu membunuh sesama sebangsa dalam jumlah besar dan waktu berkesinambungan"
Jumlah korban, Agus menambahkan, bukanlah temuan yang penting dalam simposium tersebut. "Tapi kita bisa mengetahui lebih dalam, soal apa yang salah di masa lalu. Kali ini kita pakai pendekatan sejarah," katanya.
Simposium ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari akademisi, korban pelanggaran HAM berat, wakil Partai Politik, Organisasi Masyarakat, bahkan dan lembaga masyarakat yang berkecimpung di bidang HAM. Kegiatan ini merupakan yang pertama yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia.
YOHANES PASKALIS
