Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lemhanas: Tragedi 1965 Jangan Seperti Tom and Jerry

Agus Widjojo, Putra Pahlawan Revolusi Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Ketua panitia pelaksana Simposium Nasional Tragedi 1965, Suryo Susilo, menyatakan bahwa, Simposium ini diharapkan dapat menjadi perjalanan akhir dari peristiwa yang penuh polemik selama lima puluh tahun ini. TEMPO/Subekti
Agus Widjojo, Putra Pahlawan Revolusi Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Ketua panitia pelaksana Simposium Nasional Tragedi 1965, Suryo Susilo, menyatakan bahwa, Simposium ini diharapkan dapat menjadi perjalanan akhir dari peristiwa yang penuh polemik selama lima puluh tahun ini. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo mengatakan rekonsiliasi menjadi kerangka dasar diadakannya kegiatan yang akan berlangsung pada 18-19 April 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.

"Kami (mau) mendasari rekonsiliasi, karena hal itu cocok dengan penyelesaian tragedi 1965," ujar Agus yang juga sebagai Ketua Panitia Pengarah dalam Simposium Nasional peristiwa 1965 di sela acara, Senin, 18 April 2016.

Menurut Agus, simposium yang mempertemukan berbagai pihak terkait tragedi tersebut, seperti pemerintah, mantan anggota militer, dan keluarga korban ini sekaligus mencari alternatif penyelesaian yang bisa disepakati bersama.

"Masa seperti Tom and Jerry terus? Kejar-kejaran terus? Harus ada titik temu dan kesepakatan, kalau tidak kita hanya berbicara berdasarkan praduga yang mati, " ujar mantan Kepala Staf Teritorial TNI Angkatan Darat ini.

Dalam proses menuju pelaksanaan simposium tersebut, kata Agus, wajar bila ada penolakan dari sebagian pihak. "Itu hak mereka untuk berpendapat, simposium ini semacam ekspresimen juga, karena baru pertama kali dilakukan di Indonesia."

Agus menuturkan, simposium ini akan mengajarkan budaya rekonsiliasi untuk pemecahan masalah, khususnya masalah HAM. "Jadi kita lebih banyak mendengarkan, kita mendengarkan mereka yang punya kebenaran lain selain yang sudah tertulis (di sejarah)," ujar Agus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Produk yang akan dihasilkan simposium ini, menurut Agus, adalah rekomendasi untuk pemerintah berdasarkan apa yang sudah didapat. "Setelah kita cari tahu akar masalahnya, soal kenapa bangsa kita mampu membunuh sesama sebangsa dalam jumlah besar dan waktu berkesinambungan"

Jumlah korban, Agus menambahkan, bukanlah temuan yang penting dalam simposium tersebut. "Tapi kita bisa mengetahui lebih dalam, soal apa yang salah di masa lalu. Kali ini kita pakai pendekatan sejarah," katanya.

Simposium ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari akademisi, korban pelanggaran HAM berat, wakil Partai Politik, Organisasi Masyarakat, bahkan dan lembaga masyarakat yang berkecimpung di bidang HAM. Kegiatan ini merupakan yang pertama yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia.

YOHANES PASKALIS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

14 Juli 2022

Ilustrasi kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO
Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

Rektor Unhas mengatakan perlu pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan kampus.


BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

12 Maret 2022

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

Kementerian atau lembaga pemerintah perlu menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila sehingga tidak ada beragam versi soal Pancasila.


Alex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas

26 Agustus 2019

Presiden Jokowi saat memasuki ruang acara menyempatkan diri menyapa anggota DPR RI terpilih. Tampak Alex Noerdin, anggota DPR RI terpilih dari dapil Sumsel II berjabat tangan hangat dengan Presiden Jokowi.
Alex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas

Mantan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, mengikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang digelar oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Senin, 26 Juli 2019.


Tunjangan Kinerja Pegawai Lemhanas Bisa Capai Rp 29 Juta

24 Juli 2018

Tunjangan Naik, Kinerja Naik Juga? Doc. KOMUNIKA ONLINE
Tunjangan Kinerja Pegawai Lemhanas Bisa Capai Rp 29 Juta

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas.


Komisioner Ombudsman: Pelantikan M. Iriawan Seperti Dipaksakan

20 Juni 2018

Komjen M. Iriawan mengucap sumpah jabatan saat dilantik menjadi pejabat sementara Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Komisioner Ombudsman: Pelantikan M. Iriawan Seperti Dipaksakan

Secara administratif tidak ada masalah, tapi Ombudsman mempertanyakan kenapa M. Iriawan dipaksakan menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat?


Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iriawan Dikabari saat Lebaran

18 Juni 2018

Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, berjalan bersama pejabat sementara Gubernur Jawa Barat terpilih, Komjen M. Iriawan (kiri), dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iriawan Dikabari saat Lebaran

Sekretaris Utama Lemhannas Mochamad Iriawan baru tahu ditunjuk jadi penjabat Gubernur Jawa Barat pada Lebaran kedua.


Alasan Tjahjo Kumolo Ajukan Lagi Iriawan Jadi Gubernur Jawa Barat

18 Juni 2018

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan (kanan), saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Alasan Tjahjo Kumolo Ajukan Lagi Iriawan Jadi Gubernur Jawa Barat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penunjukan Sestama Lemhannas Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat sesuai aturan.


Mutasi Pati Polri, Irjen Iriawan Jadi Sekretaris Utama Lemhanas

9 Maret 2018

Kapolri Jendral Pol Tito Karnivian saat melantik Irjen Muhammad Iriawan sebagai Asisten Operasi Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 26 Juli 2017. Posisi Kepala Polda Metro Jaya diganti oleh Inspektur Jenderal Idham Azis. TEMPO/Rizki Putra
Mutasi Pati Polri, Irjen Iriawan Jadi Sekretaris Utama Lemhanas

Mutasi juga dilakukan di tubuh Badan Reserse Kriminal Polri.


Gubernur Lemhanas: Senjata Sesuai Tugas Pokok Institusi

27 September 2017

Pindad Rantis Komodo 4x4, kendaraan tempur karya anak bangsa yang dikembangkan oleh Pindad. Diharapkan jip ini mampu menembus pasar dunia, dan mendapat predikat combat proven atau teruji di medan tempur. Ditenagai mesin diesel turbo intercooler, dengan ke
Gubernur Lemhanas: Senjata Sesuai Tugas Pokok Institusi

Yang pasti, kata Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, keputusan untuk mempergunakan senjata itu ditentukan oleh otoritas politik sipil.


Kata Gubernur Lemhanas Tanggapi Kasus Saracen dan Hoax

28 Agustus 2017

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo,  berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. Agus Widjojo berharap simposium ini dapat menyelesaikan masalah melalui rekonsiliasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kata Gubernur Lemhanas Tanggapi Kasus Saracen dan Hoax

Terkait Saracen, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjend
(Pur) Agus Widjojo mengatakan masyarakat harus punya
kapasitas menangkal berita bohong.