TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Riau merekomendasikan satu cara terakhir untuk menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan partai beringin yang sudah berlangsung satu tahun. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung, caranya ialah melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Januari 2016.
Akbar menjelaskan, penyelenggaraan munaslub harus dilakukan karena kepengurusan Golkar Riau akan habis pada 31 Desember 2015. Kembalinya kepengurusan itu, kata Akbar, terkait dengan putusan Mahkamah Agung pada Oktober lalu yang meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut surat keputusan pengesahan Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dan mengembalikan Golkar ke Munas Riau. "Juga tidak mengesahkan Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie," ucapnya di Akbar Tandjung Institute, Selasa, 29 Desember 2015.
Akbar menjelaskan, agar munaslub itu terlaksana, Dewan Pertimbangan yang terdiri atas tokoh senior Golkar akan melakukan pendekatan dan langkah-langkah proaktif ke dua kubu. Di antaranya pihaknya akan bertemu dengan pengurus Golkar dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kedua kubu untuk menemukan titik kesamaan.
Kesamaan itu, ujar Akbar, akan menjadi awal mencairnya masalah internal Golkar. "Kami akan mulai dua-tiga hari ke depan," tuturnya. Setelah ada semangat bersatu, barulah akan dibuat panitia pelaksana munaslub. "Insya Allah, bisa disepakati dan ditemukan."
Kisruh Golkar ini berawal pada pemilihan presiden 2014. Sebagian pengurus Golkar ingin menyokong Joko Widodo, sementara sebagian lain mendukung Prabowo Subianto. Puncak pecahnya Golkar adalah Aburizal Bakrie alias Ical menggelar Munas Golkar di Bali. Agung pun didepak dari pencalonan Munas Bali dan Ical terpilih kembali dalam munas tersebut.
Agung pun membuat munas serupa di Ancol, Jakarta, dan berhasil menjadi Ketua Umum Golkar. Pemerintah kemudian mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung. Agung dan Ical akhirnya saling menggugat untuk membuktikan kepengurusan Golkar yang sah.
Akbar mengatakan dualisme tersebut membuat Golkar terpuruk. Contohnya, dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember lalu, Golkar hanya bisa mengikuti 116 dari 269 daerah yang menggelar pilkada. "Dan yang menang hanya 49 daerah," ucapnya.
Agung setuju diadakannya munaslub untuk menyelesaikan masalah Golkar. Namun Agung mengingatkan, munaslub itu harus dilaksanakan secara transparan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga partai. "Secepatnya diselenggarakan Februari atau Maret 2016," ujarnya dalam pesan pendeknya.
Agung menyatakan masih melihat dinamika jika ingin kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Yang penting, ujar dia, masalah Golkar harus segera diakhiri.
Irsyad Soediro, anggota Dewan Pertimbangan Golkar, menuturkan ideologi partai harus dikembalikan ke perjuangan. "Bukan mengincar kekuasaan seperti saat ini," katanya.
HUSSEIN ABRI YUSUF
